BLORA, Radar Bojonegoro – Gabungan kelompok tani (gapoktan) kembali mengeluhkan ketersediaan pupuk bersubsidi. Terutama kerumitan saat tahapan pengajuan penyusunan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi dan kartu tani.
‘’Mohon solusi alternatifnya, kebanyakan dari profesi kami (petani) masih banyak gaptek dan lansia,’’ kata Ketua Gapoktan Blora Yusuf Nurbaidi kemarin (14/3).
Keluhan pupuk disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 Blora di gedung PPSDM Migas Cepu, Senin.
Menurut dia, aspirasinya tentang keberatan terkait pengajuan penyusunan melalui e-RDKK. Sebab, terdapat desa keterbatasan mengakses internet dan sistemnya. Serta, tidak semua anggota kelompok tani (poktan) mempunyai gawai dengan sistem android bisa memasukkan data peta lokasi lahan.
Dia mengusulkan upaya menanggulangi ketersediaan pupuk subsidi yang berkurang. Usulan lainnya, terkait pemakaian pupuk organik seiring adanya pembatasan pupuk subsidi dari pemerintah pusat. Serta, permasalahan tanah persawahan terkontaminasi zat kimia di wilayah Cepu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menjawab keluhan petani terkait permasalahan pupuk pada kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu di Blora. Terhitung, kebutuhan pupuk jenis NPK di Indonesia mencapai sekitar 13 juta ton. Dari angka ini, kapasitas produksi pemerintah sekitar 3,5 juta ton. Sementara sebagian dipenuhi oleh produsen pupuk swasta dan produk impor sekitar 6,3 juta ton. Sisanya masih 3,2 juta ton.
Untuk memenuhi kebutuhan, ia akui pemerintah berupaya mengaktifkan kembali pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) 1 dan PIM 2 berkapasitas 570 ribu ton. Total produksi pupuk urea pada PIM 1 dan PIM 2 mencapai 1,14 juta ton per tahun. ‘’Sebulan lalu, kami hidupkan pupuk Iskandar Muda di Aceh. Sudah bisa berproduksi tapi masih sedikit sekitar 570 ribu ton. Jika dibanding kebutuhan, masih belum ada apa-apanya,” ujarnya. (hul/rij)
