Bendungan Todanan Butuh Lahan 98 Hektare

BLORA, Radar Bojonegoro - Pemerintah pusat bakal kembali membangun bendungan di Kota Sate. Rencananya bendungan bakal dibangun di Kecamatan Todanan. Anggarannya mencapai Rp 571 miliar. Tahun ini mulai pembebasan lahan.

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora Samgautama Karnajaya membenarkan hal itu. Bendungan itu akan membendung Sungai Cabean di Kecamatan Todanan. Anggaran disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp 571 miliar. Semuanya disiapkan pemerintah pusat.

 

‘’Daerah tidak dibebani biaya, seluruh pembiayaan pembangunan Bendungan Cabean dari pemerintah pusat," jelasnya kemarin (12/4).

 

Kepala Bidang Sumber daya Air (SDA) DPUPR Blora Surat memaparkan, pembangunan dilakukan oleh PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Pembangunan dilaksanakan bertahap mulai tahun ini hingga ditargetkan selesai 2027.

 

Tahun ini akan difokuskan pembebasan lahan. Meliputi kawasan hutan dan tanah hak milik warga yang berupa ladang persawahan. Tidak ada kawasan permukiman yang terkena proyek tersebut.

 

‘’Setelah selesai perencanaan semuanya, tentu nanti masyarakat akan diberikan sosialisasi,’’ jelanya.

 

Lahan yang terkena pembebasan berada di Desa Karanganyar dan Desa Todanan, Kecamatan Todanan. Bendungan ini akan membendung aliran Sungai Cabean yang berhulu di wilayah Kecamatan Todanan, Blora, dan mengalir ke hilir wilayah Kabupaten Pati.

 

Sementara itu, Kepala BBWS Pamali Juana Adek Rizaldi memaparkan,  nantinya genangan bendungan akan mencapai 52,92 hektare. Sedangkan kebutuhan total lahan adalah 98,7 hektare. Itu sudah termasuk genangan, greenbelt, bangunan perkantoran, jalan, hingga fasilitas umum bendungan.

 

"Insyaallah bulan Juni nanti akan dilakukan lelang dan penandatanganan kontrak. Oleh sebab itu, kami hadir bertemu bupati dan jajaran untuk mensinergikan tahapan pembebasan lahannya," ujar Rizaldi.

 

Bupati Blora Arief Rohman mendukung rencana pembangunan Bendungan Cabean tersebut. Dia  berpesan agar sebelum proses pembangunan dilakukan, terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyelesaikan pembebasan lahan untuk tahap awal pembangunan bendungan. Dibahas bersama Badan Pertanahan,  BPPKAD, dan Bagian Hukum.

 

‘’Pada prinsipnya Pemkab siap mendukung. Kami berharap proses pembebasan lahan bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian disosialisasikan kepada masyarakat sebelum pembangunan dimulai,’’ ujarnya. (luk/zim)