Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

20 Warga Sipil hingga ASN Tercatut Sipol

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
BLORA, Radar Bojonegoro - Sebanyak 20 warga sipil hingga berstatus aparatur sipil negara (ASN) tercatut sebagai anggota partai politik (parpol). Bawaslu Blora meminta perbaikan data kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, proses klarifikasi keanggotaan mengundang partai. Warga diminta mengecek di sistem informasi partai politik.

 

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Blora Sugie Rusyono mengatakan, ada enam warga identitasnya tercatut Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Juga, dua orang berstatus ASN. Diketahui karena nama yang dicatut melapor.

 

"Di antaranya berstatus sebagai ASN pusat dan daerah. Sehingga atas dasar itu kami mengirimkan saran perbaikan kepada KPU segera ditindaklanjuti," ucapnya.

 

Sugie menjelaskan, telah memberi saran perbaikan kepada KPU, saran perbaikan juga diberikan berkaitan ganda kepengurusan parpol menjadi pengurus di lebih dari satu partai. Saran lainnya, berkaitan pendamping desa menjadi pengurus parpol.

 

Kemudian pihak dilarang terlibat, namanya tercantum dalam Sipol, seperti perangkat desa, ASN, dan pihak lain dicatut oleh parpol.  Sugie mengimbau masyarakat melapor ke posko aduan Bawaslu apabila tercatut dalam Sipol. "Kami membuka posko aduan setiap hari. Silakan bagi masyarakat melapor ke Bawaslu apabila namanya tercantum dalam Sipol," terangnya.

 

Ketua KPU Blora M. Hamdun menjelaskan, telah menerima masukan dari bawaslu, juga menerima pengaduan dari warga. Sehingga data diterimanya ada 20 orang warga namanya tercatut sebagai anggota parpol.

 

Pihaknya mengaku telah melakukan pemanggilan kedua belah pihak antara parpol dengan nama merasa bukan anggota partai namun, tercantum di Sipol. Audiensi tersebut diketahui memang bukan anggota partai, namun belum ada sanksi bagi parpol.

 

Terkait tindakan lebih lanjut, menurut Hamdun, KPU masih menunggu regulasi terbaru sedang dibahas. “Untuk regulasi selanjutnya ini baru dibahas dengan KPU provinsi,” bebernya. (luk/rij)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka November 2026, PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu!

Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka November 2026, PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu!

Siap-siap! Pendaftaran CPNS 2026 resmi dibuka November ini. Cek jadwal seleksi, syarat usia khusus jalur PNS, hingga kepastian nasib pengangkatan PPPK Paruh Waktu di sini!

Gerakan Sedekah Koin Umplung ASN Blora Tembus Rp 1 Miliar

Gerakan Sedekah Koin Umplung ASN Blora Tembus Rp 1 Miliar

Koin umplung yang dikumpulkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Blora tak sekadar recehan. Dari gerakan sedekah rutin itu, dana santunan anak yatim berhasil terkumpul hingga Rp 1 miliar.

Honor dari Kabupaten Tak Kunjung Cair, Guru Madin Tunggu Kejelasan Pencairan

Honor dari Kabupaten Tak Kunjung Cair, Guru Madin Tunggu Kejelasan Pencairan

Bantuan honor guru Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dari Pemkab Blora tak kunjung cair. Padahal, bantuan serupa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah diterima.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer