Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desak Pengisian Kekosongan 228 Kursi Perades di Blora

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)
Ilustrasi (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)
BLORA, Radar Bojonegoro – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora mencatat 228 kursi perangkat desa (Perades) kosong. DPRD mendesak segera dilakukan pengisian, karena berdampak pelayanan masyarakat.

 

Sebaliknya, dinas PMD belum bisa memastikan pengisian kekosongan itu, alasannya masih evaluasi peraturan perekrutan perades.

 

Ketua DPRD Blora M Dasum menjelaskan, sebagai pengawasan dan kontrol kepada kebijakan di daerah, pihaknya mendorong pemkab segera menuntaskan kekosongan perades. Jumlah 228 menurutnya segera dituntaskan secepatnya.

 

“Perangkat desa yang diangkat dengan masa periodesasi telah habis masa tugas, berusia 60 tahun,” terangnya.

 

Menurut Dasum, jika kursi perades banyak yang kosong tentu akan berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat Desa. Selain itu beberapa permasalahan juga perlu diantisipasi agar pada proses seleksi tidak ada pihak yang dirugikan.

 

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora Dwi Edy Setyawan mejelaskan, masih terdapat jabatan perades belum terisi pada tahun ini. Data di dinasnya tercatat sebanyak 228 kursi masih kosong. Jumlah itu tersebar di beberapa kecamatan.

 

“Untuk yang paling banyak perkiraan di Kecamatan Kunduran,” jelasnya.kemarin (12/7).

 

Terkait anjuran DPRD untuk segera mengisi kekosongan perades, Dwi menerangkan belum ada jadwal secara pasti, sebab pihak desa belum mengirimkan pengajuan. Selain itu, karena pada pelaksanaan perades sebelumnya terjadi kendala, sehingga saat ini sedang dilakukan evaluasi regulasi.

 

“Untuk penuntasannya dilakuakn tahun ini atau tahun depan, kami masih evaluasi regulasinya dahulu,” ujarnya.

 

Pada seleksi penerimaan perades sebelumnya, tercatat sebanyak 849 kursi terisi. Dalam pelaksanaannya menggunakan sistem CAT,bekerjasama dengan perguruan tinggi. Namun, sempat diwarnai aksi protes para peserta. Beberapa diantara pesrta seleksi terpilih sudah melaksanakan pelantikan.  (luk/msu)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mendikdasmen Pastikan Seluruh Guru PPPK Paruh Waktu Auto Diangkat Penuh Waktu di 2027 Tanpa Tes

Mendikdasmen Pastikan Seluruh Guru PPPK Paruh Waktu Auto Diangkat Penuh Waktu di 2027 Tanpa Tes

Kabar gembira bagi pahlawan tanpa tanda jasa di berbagai daerah, termasuk pelosok Jawa Timur! Mendikdasmen resmi pastikan guru PPPK paruh waktu diangkat jadi penuh waktu pada Januari 2027 tanpa tes. Simak fakta dan regulasi lengkapnya

Lirik PAD dari Sumur Minyak Rakyat, DPRD Blora Bakal Panggil Pemkab Bahas Regulasi

Lirik PAD dari Sumur Minyak Rakyat, DPRD Blora Bakal Panggil Pemkab Bahas Regulasi

Ketua Komisi B DPRD Blora Jayadi menambahkan, hingga kini memang belum ada produk hukum daerah yang mengatur potensi PAD dari aktivitas sumur minyak rakyat, setelah terbitnya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Ternyata Ini Alasan Asli Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Tertahan, Cek Faktanya!

Ternyata Ini Alasan Asli Kenaikan Gaji PNS 2026 Masih Tertahan, Cek Faktanya!

Simpang siur kabar tertundanya kenaikan gaji PNS 2026 akhirnya terjawab. Bukan karena kas negara menipis, sebab RI mengantongi Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp423 triliun, melainkan karena kendala aturan teknis.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer