alexametrics
24 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Masa Jabatan Perangkat Akan Dikaji

BLORA – Setelah proses pengisian perangkat desa dihentikan, kini fokus pembenahan regulasi. Tak hanya peraturan bupati (perbup), namun juga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.Nantinya, perubahan perda juga menyinggung mutasi dan masa pembatasan perangkat desa. Perubahan ini nantinya, pemkab akan membahas bersama anggota DPRD setempat. ‘’DPRD Blora sudah menjadwalkan Maret akan dibahas,’’ kata Kepala Bagian (Kabag) Pemerintah Desa (Pemdes) Pemkab Blora Rianto Warsito senin (12/2). 

Dia mengatakan, diubahnya Perda Nomor 6 Tahun 2016 agar adanya kesinambungan dengan perbub. Sehingga, perlunya diubah, meskipun awalnya hanya berencana mengubah perbub saja. Selain itu, diubahnya perda dan perbup sekaligus mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Penghentian Perangkat Desa. 

Baca Juga :  Isak Tangis Mengeluh ke DPRD Warga Balun Meminta Kompensasi 

Anggota Komisi A DPRD Siswanto mengatakan, nantinya pembahasan diubahnya perda hingga April mendatang. Mengacu permendagri, agar pembahasan mengakomodir peluang mutasi perangkat desa. Seperti dari kepala desa (kades) bisa mutasi menjadi sekretaris desa (sekdes). Atau dari kaur keuangan menjadi sekdes. Hal ini seperti komisi A DPRD setelah studi banding di Sidoarjo, yang membolehkan adanya mutasi jabatan. Lalu pembahasan nanti, kata Siswanto, juga terkait masa jabatan perangkat. Awalnya selama 20 tahun, menjadi sampai usia 60 tahun.

Meski begitu, politikus Golkar ini meminta pemkab jika ingin mengubah perda harus bernar-benar menginvetarisir permasalahan apa saja. Serta menginvetarisir apa saja yang akan diubah. ‘’Biar nanti ketemu dengan DPRD, Pemkab Blora juga harus studi lapangan,’’ ujarnya. 

Baca Juga :  Mulai Siapkan Manasik Haji

Semua ini dilakukan, kata Siswanto, agar nantinya tidak menyisakan masalah setelah perda ini diubah. Karena dia berharap jangan ada masalah lagi setelah perda ditetapkan. Serta, agar penundaan pengisian perangkat desa tidak kembali terjadi.

BLORA – Setelah proses pengisian perangkat desa dihentikan, kini fokus pembenahan regulasi. Tak hanya peraturan bupati (perbup), namun juga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.Nantinya, perubahan perda juga menyinggung mutasi dan masa pembatasan perangkat desa. Perubahan ini nantinya, pemkab akan membahas bersama anggota DPRD setempat. ‘’DPRD Blora sudah menjadwalkan Maret akan dibahas,’’ kata Kepala Bagian (Kabag) Pemerintah Desa (Pemdes) Pemkab Blora Rianto Warsito senin (12/2). 

Dia mengatakan, diubahnya Perda Nomor 6 Tahun 2016 agar adanya kesinambungan dengan perbub. Sehingga, perlunya diubah, meskipun awalnya hanya berencana mengubah perbub saja. Selain itu, diubahnya perda dan perbup sekaligus mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Penghentian Perangkat Desa. 

Baca Juga :  Aktifkan Kembali Pos Kamling

Anggota Komisi A DPRD Siswanto mengatakan, nantinya pembahasan diubahnya perda hingga April mendatang. Mengacu permendagri, agar pembahasan mengakomodir peluang mutasi perangkat desa. Seperti dari kepala desa (kades) bisa mutasi menjadi sekretaris desa (sekdes). Atau dari kaur keuangan menjadi sekdes. Hal ini seperti komisi A DPRD setelah studi banding di Sidoarjo, yang membolehkan adanya mutasi jabatan. Lalu pembahasan nanti, kata Siswanto, juga terkait masa jabatan perangkat. Awalnya selama 20 tahun, menjadi sampai usia 60 tahun.

Meski begitu, politikus Golkar ini meminta pemkab jika ingin mengubah perda harus bernar-benar menginvetarisir permasalahan apa saja. Serta menginvetarisir apa saja yang akan diubah. ‘’Biar nanti ketemu dengan DPRD, Pemkab Blora juga harus studi lapangan,’’ ujarnya. 

Baca Juga :  Isak Tangis Mengeluh ke DPRD Warga Balun Meminta Kompensasi 

Semua ini dilakukan, kata Siswanto, agar nantinya tidak menyisakan masalah setelah perda ini diubah. Karena dia berharap jangan ada masalah lagi setelah perda ditetapkan. Serta, agar penundaan pengisian perangkat desa tidak kembali terjadi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/