Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sertifikasi Halal Olahan Daging Terkendala RPH

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
PRODUK LOKAL: Bazar Ramadan di Alun-Alun Blora. Para pelaku usaha diharapkan banyak mengajukan sertifikasi halal. (LUKMAN/RDR.BLORA)
PRODUK LOKAL: Bazar Ramadan di Alun-Alun Blora. Para pelaku usaha diharapkan banyak mengajukan sertifikasi halal. (LUKMAN/RDR.BLORA)
BLORA, Radar Bojonegoro - Pengajuan sertifikat halal produk lokal didominasi industri rumah tangga. Namun, beberapa pengajuan ada yang terkendala. Salah satunya produk olahan daging. Sebab, belum memiliki rumah pemotongan hewan (RPH) resmi.

 

Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Blora Agus Suwignyo menyampaikan, pengajuan sertifikasi halal di daerah cukup banyak. Terutama produk makanan olahan ibu rumah tangga berskala rumahan. Seperti walang, kripik, dan produk lokal lainnya.

 

"Antusiasme cukup baik di daerah terutama olahan makanan, hanya yang di stand pendaftaran di alun-alun kurang peminat," ujarnya ditemui di Bazar Ramadan Alun-Alun Blora.

 

Agus mengungkapkan, pihaknya sering menemui pengaju sertifikasi halal olahan daging siap saji. Sayangnya belum bisa berlanjut. Sebab, terkendala sarana RPH yang belum tersedia.

 

‘’Makanan siap saji yang sembelihan belum bisa karena belum ada RPH resmi, karena itu salah satu syarat pengajuan," jelasnya.

 

Menurutnya, saat RPH yang dibangun pemkab sudah digunakan, kemungkinan besar para pengaju olahan daging siap saji bisa diproses sertifikatnya.

 

‘’Pada pengajuan kami datang ke rumah untuk mengecek lokasi pembuatannya. Kami rata-rata masih menjumpai sembelihan yang belum sesuai," terangnya.

 

Satuan Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Blora Sri Haryono memaparkan, saat ini terdapat 130 pendamping produk halal yang tersebar di setiap kecamatan. Namun, pihaknya tidak memiliki data jumlah produk halal yang telah terdaftar di daerah.

 

‘’Karena langsung dikirim ke pusat, tidak melalui kami. Kami hanya menyiapkan pendamping," jelasnya.

 

Haryono mengatakan, tidak ada target produk lokal yang tersertifikasi. Namun, harapannya para pelaku usaha banyak yang mengajukan. Setiap pengaju dibebani biaya Rp 150 ribu unyuk mengurus izin. (luk/zim)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Blora Bakal Punya Dua Yonif TP, Randublatung Jadi Markas Baru

Blora Bakal Punya Dua Yonif TP, Randublatung Jadi Markas Baru

Penambahan satuan di wilayah selatan Blora itu dinilai bukan sekadar memperkuat pertahanan wilayah. Arief berharap keberadaan Yonif TP bisa ikut mengawal program ketahanan pangan, sekaligus mendorong pembangunan daerah.

Setoran PBB-P2 Blora Masih Seret

Setoran PBB-P2 Blora Masih Seret

Setoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan () di sejumlah desa masih jauh dari target. Pemkab Blora menyoroti 85 desa yang realisasinya belum menembus 60 persen. Bahkan, ada desa yang baru menyetor 3 persen hingga bulan ini.

Ledakan Tangki Minyak PPSDM Migas Cepu Tewaskan Satu Pekerja

Ledakan Tangki Minyak PPSDM Migas Cepu Tewaskan Satu Pekerja

Selain menelan korban jiwa, ledakan juga merusak tangki kilang nomor 143 berkapasitas 90 meter kubik. Tangki tersebut diketahui dalam kondisi kosong saat kejadian

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer