BLORA, Radar Bojonegoro – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora berencana menata ulang formasi guru honorer yang tidak linier dengan ijazahnya. Sebab, ada banyak guru honoer yang ijazahnya tidak linier dengan jam mengajarnya. Itu dilakukan agar mereka bisa mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kepala bidang (Kabid) Pengadaan Pemberdayaan dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Achmad Toha mengatakan, pihaknya akan menata ulang formasi guru honorer itu untuk memfasilitasi mereka yang tidak linier dengan ijazahnya. Harapannya, bisa memudahkan mereka mendaftar seleksi PPPK.
Selain itu, juga ada ada honorer yang ijazahnya SMA. Mereka bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Padahal, formasi PPPK untuk ijazah SMA tidak banyak.
‘’Formasi SMA untuk PPPK tidak terlalu banyak. Misalnya, pemadam kebakaran hanya membutuhkan 15 orang (dengan ijazah SMA),’’ jelasnya saat ditemui Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (9/2).
Selain itu, ada sejumlah honorer yang dipastikan tidak memiliki formasi PPPK. Mereka adalah driver dan penjaga sekolah. Rencananya, mereka bakal diberlakukan outsourcing atau dikontrak melalui penyedia jasa.
Selama ini, pemerintah pusat kurang memperhatikan nasib mereka. Sebab, lebih fokus dalam efisiensi pelayanan terhadap public. Sehingga, sedikit dipangkas.
Terpisah, Kabid Guru dan Pendidikan Dinas Pendidikan (Disdik) Blora Mujo Sugiyono mengatakan, guru honorer yang tidak sesuai dengan ijazahnya bisa kesulitan jika ingin mendaftar seleksi PPPK. Sebab, guru harus menyelaraskan ijazahnya dengan yang diajarkan.
‘’Yang sudah terlanjur diambil pengalamannya saja,’’ tuturnya.
Mujo menambahkan, guru honorer bisa berinisiatif mencari sekolah yang bisa menyelaraskan sesuai dengan ijazahnya. Sambil melakukan persiapan untuk seleksi PPPK 2023. (hul/zim)
