alexametrics
22.7 C
Bojonegoro
Wednesday, June 29, 2022

Pimpinan Dewan Protes Tunjangan, Ini Penyebabnya

BLORA – Unsur pimpinan DPRD Blora merasa penerapan kenaikan tunjangan anggota dewan tidak adil. Jumlah yang diterima anggota DPRD lebih besar, dibanding pimpinan dewan. Alasannya, karena unsur pimpinan DPRD tidak menerima tunjangan transportasi. Berdasar data dihimpun, gaji dan tunjangan anggota DPRD per bulan sekitar Rp 28,9 juta. Ketua DPRD mendapatkan Rp 24,6 juta.

Sedangkan, wakil ketua DPRD lebih rendah lagi, setiap bulan hanya mendapatkan Rp 22,1 juta.

Meski tak mendapat tunjangan transportasi, pimpinan DPRD ini mendapat fasilitas mobil dinas (mobdin).

Sekretariat DPRD Pujianto Said mengatakan, anggota DPRD kini mendapatkan empat bentuk tunjangan.

Terdiri dari tunjangan transportasi, anggota DPRD menerima Rp 8,3 juta per bulan.

Baca Juga :  Tengah Malam, Razia Kafe Karaoke

Tunjangan komunikasi intensif (TKI) Rp 10.500.000. Jumlah ini dihitung lima kali representasi ketua sebesar Rp 2.100.000. 

Tunjangan perumahan ini jumlahnya berbeda. Ketua DPRD mendapat Rp 12 juta, wakil ketua DPRD Rp 9,5 juta, sedangkan anggota dewan Rp 8 juta setiap bulannya.

‘’Tunjangan perumahan ini turun. Kalau tahun lalu ketua mendapat tunjangan perumahan Rp 16 juta, wakil Rp 13 juta, dan anggota Rp 11, 5 juta,” jelasnya.

Sedangkan, tunjangan reses juga dihitung sesuai lima kali represetasi ketua senilai Rp 10.500.000.

Tetapi, diberikan setahun tiga kali. Sehingga, kini anggota DPRD setiap bulannya dari gaji dan tunjangan mendapatkan Rp 28,9 juta.

Sedangkan, ketua DPRD mendapatkan Rp 24,6 juta. 

Baca Juga :  Pemprov Minta Blora Atasi Kemiskinan

Ketua DPRD Bambang Susilo mengatakan, penerapan tunjangan ini tidak adil.

Bagaimana tidak, pimpinan DPRD justru mendapatkan tunjangan lebih rendah daripada anggota dewan.

Seharusnya, pimpinan DPRD juga mendapat tunjangan transportasi. 

Alasannya, kata dia, tunjangan didapatkan karena sebuah jabatannya.

Seperti halnya karena jabatannya itu, bisa mendapat tunjangan. Jadi, tidak mendapatkan tunjangan itu bukan karena mobil dinas.

‘’Sehingga seharunya ada pemahaman dulu tunjangan itu apa,” ujarnya.

Permasalahan tunjangan ini, pimpinan DPRD sebenarnya sudah pernah ngomong ke pemkab setempat.

Tetapi, tidak menanggapi karena berdalih pimpinan DPRD sudah mendapatkan mobil dinas.

BLORA – Unsur pimpinan DPRD Blora merasa penerapan kenaikan tunjangan anggota dewan tidak adil. Jumlah yang diterima anggota DPRD lebih besar, dibanding pimpinan dewan. Alasannya, karena unsur pimpinan DPRD tidak menerima tunjangan transportasi. Berdasar data dihimpun, gaji dan tunjangan anggota DPRD per bulan sekitar Rp 28,9 juta. Ketua DPRD mendapatkan Rp 24,6 juta.

Sedangkan, wakil ketua DPRD lebih rendah lagi, setiap bulan hanya mendapatkan Rp 22,1 juta.

Meski tak mendapat tunjangan transportasi, pimpinan DPRD ini mendapat fasilitas mobil dinas (mobdin).

Sekretariat DPRD Pujianto Said mengatakan, anggota DPRD kini mendapatkan empat bentuk tunjangan.

Terdiri dari tunjangan transportasi, anggota DPRD menerima Rp 8,3 juta per bulan.

Baca Juga :  Tak Ada Lonjakan Penumpang

Tunjangan komunikasi intensif (TKI) Rp 10.500.000. Jumlah ini dihitung lima kali representasi ketua sebesar Rp 2.100.000. 

Tunjangan perumahan ini jumlahnya berbeda. Ketua DPRD mendapat Rp 12 juta, wakil ketua DPRD Rp 9,5 juta, sedangkan anggota dewan Rp 8 juta setiap bulannya.

‘’Tunjangan perumahan ini turun. Kalau tahun lalu ketua mendapat tunjangan perumahan Rp 16 juta, wakil Rp 13 juta, dan anggota Rp 11, 5 juta,” jelasnya.

Sedangkan, tunjangan reses juga dihitung sesuai lima kali represetasi ketua senilai Rp 10.500.000.

Tetapi, diberikan setahun tiga kali. Sehingga, kini anggota DPRD setiap bulannya dari gaji dan tunjangan mendapatkan Rp 28,9 juta.

Sedangkan, ketua DPRD mendapatkan Rp 24,6 juta. 

Baca Juga :  Spirit Juara Arhan Harus Menular

Ketua DPRD Bambang Susilo mengatakan, penerapan tunjangan ini tidak adil.

Bagaimana tidak, pimpinan DPRD justru mendapatkan tunjangan lebih rendah daripada anggota dewan.

Seharusnya, pimpinan DPRD juga mendapat tunjangan transportasi. 

Alasannya, kata dia, tunjangan didapatkan karena sebuah jabatannya.

Seperti halnya karena jabatannya itu, bisa mendapat tunjangan. Jadi, tidak mendapatkan tunjangan itu bukan karena mobil dinas.

‘’Sehingga seharunya ada pemahaman dulu tunjangan itu apa,” ujarnya.

Permasalahan tunjangan ini, pimpinan DPRD sebenarnya sudah pernah ngomong ke pemkab setempat.

Tetapi, tidak menanggapi karena berdalih pimpinan DPRD sudah mendapatkan mobil dinas.

Artikel Terkait

Most Read

Tewas, Jatuh dari Atap Rumah

Gelandang Belanda Siap Datang

Artikel Terbaru


/