alexametrics
26.6 C
Bojonegoro
Sunday, September 25, 2022

Tertinggi di Kecamatan Kota

Tunggakan Pajak Motor di Blora Tembus Rp 12 Miliar

- Advertisement -

BLORA, Radar Bojonegoro – Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora tembus Rp 12,4 miliar. Terbanyak tunggakan justru di Kecamatan Blora Kota, rinciannya 25.657 objek tunggakan.

 

Para camat diminta ingatkan warga untuk disiplin agar PAD daerah meningkat.

Berdasarkan terakhir menyebutkan, alokasi dana bagi hasil (DBH) pajak daerah dari PKB, BBNKB, dan BBKB dari Pemprov Jateng 2022 dialokasikan sebesar Rp 133 miliar.

 

- Advertisement -

Sedangkan realisasi sampai bulan Juni 2022, baru mencapai Rp 52 miliar atau baru terealisasi 39,33 persen.

 

Wabup Tri Yuli Setyowati menjelaskan, tunggakan PKB daerah saat dihitung mencapai Rp 12,4 miliar. Paling besar berada di Kecamatan Blora Kota, terdapat 25.657 objek pajak yang nunggak dengan nilai PKB mencapai Rp 3,6 miliar.

 

“Disusul Kecamatan Jepon, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Todanan, dan Kecamatan Bogorejo, yang menempati posisi tunggakan PKB terbesar,” ucapnya

Baca Juga :  Perbaikan Rel KA Baureno, Siap Siap Macet!

 

Menurut Wabup, keberadaan PKB berpengaruh pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten. Pasalnya PKB yang dibayarkan masyarakat nantinya juga kembali ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) pajak dari Pemorv Jateng untuk pembangunan.

 

“Jika pajaknya lancar tidak ada tunggakan, mungkin kita tidak sampai pinjam perbankan untuk melakukan pembangunan jalan kabupaten. Maka di sinilah pentingnya membayar pajak,” tambahnya.

 

Pihaknya meminta para camat untuk melakukan koordinasi dengan BPPKAD dan Samsat Blora untuk meminta data tunggakan PKB per desa. Kemudian mendata desa mana saja yang mempunyai tunggakan PKB paling besar.

“Dengan data ini, tolong nanti Pak Camat bisa memilah desa mana yang tunggakannya paling besar. Kumpulkan seluruh kepala desa atau lurah, agar mereka nanti bisa mengingatkan masyarakat untuk melunasi tunggakan pajaknya,” katanya.

Baca Juga :  Penundaan Tak Menggugurkan Hasil

 

Untuk mencapai target PKB, Pemkab membuat surat edaran kepada semua ASN diminta segera melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki. Kemudian seluruh aparatur kecamatan untuk mengimbau kepada masyarakat yang mengurus administrasi di tingkat kecamatan.

 

“Agar segera melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban pajak kendaraan bermotor yang dimiliki,” terang Wabup.

 

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Blora, Achmad Susworo, menyampaikan ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya tunggakan PKB di Kabupaten Blora.

 

“Berdasarkan survei yang kami lakukan, setidaknya ada empat faktor yang memperngaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan oleh masyarakat,’’ katanya.

 

Menurut dia, faktor pertama adalah lupa, ini mencapai 56 persen. Kemudian tidak punya uang 25 persen, alamat tidak ditemukan sebanyak 15 persen, sisanya rusak sebanyak 4 persen. (luk/msu)

BLORA, Radar Bojonegoro – Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Blora tembus Rp 12,4 miliar. Terbanyak tunggakan justru di Kecamatan Blora Kota, rinciannya 25.657 objek tunggakan.

 

Para camat diminta ingatkan warga untuk disiplin agar PAD daerah meningkat.

Berdasarkan terakhir menyebutkan, alokasi dana bagi hasil (DBH) pajak daerah dari PKB, BBNKB, dan BBKB dari Pemprov Jateng 2022 dialokasikan sebesar Rp 133 miliar.

 

- Advertisement -

Sedangkan realisasi sampai bulan Juni 2022, baru mencapai Rp 52 miliar atau baru terealisasi 39,33 persen.

 

Wabup Tri Yuli Setyowati menjelaskan, tunggakan PKB daerah saat dihitung mencapai Rp 12,4 miliar. Paling besar berada di Kecamatan Blora Kota, terdapat 25.657 objek pajak yang nunggak dengan nilai PKB mencapai Rp 3,6 miliar.

 

“Disusul Kecamatan Jepon, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Todanan, dan Kecamatan Bogorejo, yang menempati posisi tunggakan PKB terbesar,” ucapnya

Baca Juga :  Desa di Blora Wajib Anggarkan Penanganan Stunting

 

Menurut Wabup, keberadaan PKB berpengaruh pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten. Pasalnya PKB yang dibayarkan masyarakat nantinya juga kembali ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) pajak dari Pemorv Jateng untuk pembangunan.

 

“Jika pajaknya lancar tidak ada tunggakan, mungkin kita tidak sampai pinjam perbankan untuk melakukan pembangunan jalan kabupaten. Maka di sinilah pentingnya membayar pajak,” tambahnya.

 

Pihaknya meminta para camat untuk melakukan koordinasi dengan BPPKAD dan Samsat Blora untuk meminta data tunggakan PKB per desa. Kemudian mendata desa mana saja yang mempunyai tunggakan PKB paling besar.

“Dengan data ini, tolong nanti Pak Camat bisa memilah desa mana yang tunggakannya paling besar. Kumpulkan seluruh kepala desa atau lurah, agar mereka nanti bisa mengingatkan masyarakat untuk melunasi tunggakan pajaknya,” katanya.

Baca Juga :  Pemkab Beri Pendampingan Industri Kreatif

 

Untuk mencapai target PKB, Pemkab membuat surat edaran kepada semua ASN diminta segera melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki. Kemudian seluruh aparatur kecamatan untuk mengimbau kepada masyarakat yang mengurus administrasi di tingkat kecamatan.

 

“Agar segera melakukan pembayaran/pelunasan kewajiban pajak kendaraan bermotor yang dimiliki,” terang Wabup.

 

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Blora, Achmad Susworo, menyampaikan ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya tunggakan PKB di Kabupaten Blora.

 

“Berdasarkan survei yang kami lakukan, setidaknya ada empat faktor yang memperngaruhi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan oleh masyarakat,’’ katanya.

 

Menurut dia, faktor pertama adalah lupa, ini mencapai 56 persen. Kemudian tidak punya uang 25 persen, alamat tidak ditemukan sebanyak 15 persen, sisanya rusak sebanyak 4 persen. (luk/msu)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

MenPAN-RB Ajak Survei Kepuasan Publik

Proyek RPH Blora, Dinilai Lambat

Dinas PMD Masih Konsultasi dengan Pakar

Dua Kades di Blora Terancam Diberhentikan


/