BBM Naik, Buruh Minta UMK Naik Signifikan

BLORA, Radar Bojonegoro - Penetapan upah minimun kabupaten (UMK) untuk tahun depan diharapkan buruh bisa meningkat signifikan. Sebab, tahun ini hanya naik sekitar Rp 10.000. Selain itu perhitungan UMK perlu proporsional dengan kondisi ekonomi saat ini.

 

Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) Blora Mahmudah menjelaskan, penetapan UMK untuk tahun depan berharap bisa mengakomodir kepentingan buruh. Sebab, tahun lalu dirasa terlalu sedikit hanya naik Rp 10 ribu.

 

"Kami harap tahun ini naiknya tidak sedikit, karena kebutuhan juga naik signifikan," jelasnya.

Dia mengatakan, perhitungan menimbang berbagai aspek ekonomi. Sebab, perhitungan dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) kurang mengakomodir kebutuhan buruh. Terlebih saat ini bahan bakar minyak (BBM) subsidi juga naik.

 

"Setelah adanya peraturan perhitungan UMK terbaru, kenaikan lebih sedikit, lebih enak (skema perhitungan) yang sebelumnya," jelasnya.

 

Menurut Mahmudah, perhitungan tahun ini menggunakan rumus telah ditetapkan dan menggunakan data BPS. Pihaknya mengaku baru diajak diskusi satu kali membahas kenaikan UMK tahun depan. "Satu kali diundang, tapi belum sempat menentukan nilainya, karena juga masih nunggu BPS," tuturnya.

Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinperinaker Kabupaten Blora Nunuk Nurul Hidayah mengungkapkan, penetapan UMK di daerah perlu menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Sedangkan pemprov baru menentukan pada 21 November.

 

"Baru dari provinsi itu, rencananya akhir bulan ini. Wajib penetapan di akhir bulan atau 30 November 2022. Kemudian sosialisasi pada 5 Desember," jelasnya.

 

Dia memprediksi akan ada kenaikan pada UMK 2023, namun kenaikan dirasa tidak akan bisa banyak. Sebab, nanti juga menggunakan aplikasi dalam memasukkan data untuk UMK tersebut.

 

"Kemarin juga sudah rapat dengan dewan pengupahan, nanti juga bertemu dulu sama BPS untuk sinkronisasi data," jelas Nunuk.

 

Menurutnya, perhitungan UMK dengan regulasi baru lebih mengarah kepada hak dan kewajiban antara perusahaan ataupun pengusaha dengan para buruh. Tentu, agar keduanya sama-sama tidak dirugikan. (luk/rij)