alexametrics
29.4 C
Bojonegoro
Saturday, June 25, 2022

Restoran dan Hotel Minim Bayar Pajak 

BLORA – Keberadaan hotel dan restoran di Blora ternyata masih malas-malasan membayar pajak. Padahal, keberadaan mereka sudah cukup meraup keuntungan di Blora. Sumber pajak akan dioptimalkan untuk pembangunan daerah.

Menurut Bupati Blora Djoko Nugroho, pembangunan daerah sangat bergantung hasil pajak disetorkan dalam pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, sumber-sumber pajak daerah harus dioptimalkan demi pembangunan. ’’Salah satunya pajak dari sektor restoran dan perhotelan yang masih minim. Padahal, banyak pengusaha hotel dan kuliner di sini,’’ ujar dia. 

Kokok, sapaannya, meminta agar semuanya patuh dan taat pajak. Dia telah menugaskan sekretaris daerah (sekda) dan BPPKAD memanggil seluruh pengusaha hotel dan restoran dalam forum resmi diberikan pengarahan pentingnya pajak daerah.

Baca Juga :  Bupati: Kinerja CPNS di Blora Harus Inovatif

’’Kita kumpulkan saja dalam forum khusus untuk pajak ini,’’ ujarnya sekaligus penandatanganan MoU (nota kesepahaman) dengan pengusaha restoran dan hotel agar tertib membayar pajak. Bupati juga menggandeng kejaksaan negeri (kejari) setempat agar bisa turut membantu potensi pajak bisa maksimal.

Kepala Kejari Blora Yulitaria mengatakan, pihaknya bersedia membantu pemkab dalam optimalisasi potensi pajak daerah. Bahkan, mengusulkan bupati agar pajak daerah bisa dinaikkan untuk pembangunan bisa lebih baik. Pajak dinilai sumber utama pembangunan sebuah pemerintahan. 

’’Tugas kami salah satunya mengawal sumber-sumber pendapatan keuangan negara, termasuk pendapatan daerah. Sehingga, kami siap bersama Pak Komang (kepala BPPKAD) untuk menarik pajak daerah,’’ ujarnya. 

Yulitaria mencontohkan, bandelnya pengusaha restoran dalam membayar pajak. Menurutnya, seorang pengusaha restoran seharusnya tidak perlu bingung ketika ditagih pajak karena pada dasarnya membayar pajak itu para pembelinya.

Baca Juga :  Juga Digunakan Sekolah Penerbangan, Rencana Lapter Ngloram

Hal inilah menurutnya perlu ditegaskan kepada para pengusaha agar pajak dari sektor perhotelan dan restoran bisa maksimal menunjang pembangunan daerah. Jenis pajak daerah yang dipungut kabupaten/kota sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 di antaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan.

BLORA – Keberadaan hotel dan restoran di Blora ternyata masih malas-malasan membayar pajak. Padahal, keberadaan mereka sudah cukup meraup keuntungan di Blora. Sumber pajak akan dioptimalkan untuk pembangunan daerah.

Menurut Bupati Blora Djoko Nugroho, pembangunan daerah sangat bergantung hasil pajak disetorkan dalam pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, sumber-sumber pajak daerah harus dioptimalkan demi pembangunan. ’’Salah satunya pajak dari sektor restoran dan perhotelan yang masih minim. Padahal, banyak pengusaha hotel dan kuliner di sini,’’ ujar dia. 

Kokok, sapaannya, meminta agar semuanya patuh dan taat pajak. Dia telah menugaskan sekretaris daerah (sekda) dan BPPKAD memanggil seluruh pengusaha hotel dan restoran dalam forum resmi diberikan pengarahan pentingnya pajak daerah.

Baca Juga :  Lakukan Penambangan Ilegal, Dua Ekskavator Disita Tanpa Pemilik

’’Kita kumpulkan saja dalam forum khusus untuk pajak ini,’’ ujarnya sekaligus penandatanganan MoU (nota kesepahaman) dengan pengusaha restoran dan hotel agar tertib membayar pajak. Bupati juga menggandeng kejaksaan negeri (kejari) setempat agar bisa turut membantu potensi pajak bisa maksimal.

Kepala Kejari Blora Yulitaria mengatakan, pihaknya bersedia membantu pemkab dalam optimalisasi potensi pajak daerah. Bahkan, mengusulkan bupati agar pajak daerah bisa dinaikkan untuk pembangunan bisa lebih baik. Pajak dinilai sumber utama pembangunan sebuah pemerintahan. 

’’Tugas kami salah satunya mengawal sumber-sumber pendapatan keuangan negara, termasuk pendapatan daerah. Sehingga, kami siap bersama Pak Komang (kepala BPPKAD) untuk menarik pajak daerah,’’ ujarnya. 

Yulitaria mencontohkan, bandelnya pengusaha restoran dalam membayar pajak. Menurutnya, seorang pengusaha restoran seharusnya tidak perlu bingung ketika ditagih pajak karena pada dasarnya membayar pajak itu para pembelinya.

Baca Juga :  Bojonegoro Tetap Optimistis Bisnis Hotel 

Hal inilah menurutnya perlu ditegaskan kepada para pengusaha agar pajak dari sektor perhotelan dan restoran bisa maksimal menunjang pembangunan daerah. Jenis pajak daerah yang dipungut kabupaten/kota sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 di antaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/