alexametrics
23.5 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Bakal Bentuk Tim dan Klasterisasi Wilayah

Kemiskinan di Blora Meningkat 1,57 persen

Didominasi Warga di Sekitar Hutan

BLORA, Radar Bojonegoro – Data Badan Pusat Kemiskinan (BPS) menyebutkan, angka kemiskinan daerah meningkat 1,57 persen. Dari 2020 berjumlah 11,96 persen atau jumlah penduduk miskin sebanyak 103,73 ribu jiwa, pada akhir tahun lalu berjumlah 12,39 persen atau 107,05 ribu jiwa pada akhir 2021 lalu. Dengan penghitungan warga miskin pendapatan di bawah Rp 363.649 ribu per bulan.

 

Pemda mengupayakan membentuk tim daerah untuk melakukan pendataan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, memetakan wilayah kemiskinan berdasarkan klaster.

 

Selain itu, tahun ini pemkab telah merencanakan penganggaran sekitar Rp 21,4 miliar untuk menanggulangi kemiskinan.

 

Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menjelaskan, kemiskinan tidak bisa dihilangkan, tetapi inovasi untuk mengurangi kemiskinan itu yang harus dilakukan.

 

Angka kemiskinan di daerah masih tinggi yakni 12,9 persen. Penyebab paling dominan karena efek pandemi selama dua tahun terakhir.’’Di masa pandemi yang kami tahu banyak yang naik, itu yang menjadi pemikiran kami,” ungkapnya.

Baca Juga :  Diserang Wereng, Terpaksa Panen Dini

 

Wabup mengaku telah mengajak beberapa OPD terkait untuk belajar dari Kabupeten Pekalongan mengenai inovasi-inovasi keberhasilan. Ia berharap, dengan studi tersebut, pemda bisa meniru inovasi yang dilakukan pemda untuk mengentaskan masalah kemiskinan.

 

“Kami tertarik untuk belajar karena beberapa inovasi yang  dilakukan oleh Pemkab Pekalongan,” terangnya.

 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Mahbub Djunaidi mengungkapakan, rencananya akan meniru pendataan dengan mekanisme turun ke bawah, dengan membentuk tim daerah untuk melakukan verifikasi warga miskin.

 

“Tim data kemiskinan datang ke desa untuk melakukan pendataan DTKS, langsung menyocokkan rumah di rumah. Kalau di Pekalongan ternyata memang efektif,” jelasnya.

 

Rencananya, ketika tim melakukan pendataan, akan ada skema penempelan stiker di setiap rumah yang masuk dalam data DTKS. “Mereka yang sudah mampu dan masih dianggap miskin akan keluar dengan sendiri, yang tidak sesuai akan diganti.” jelasnya.

Baca Juga :  Wabup Blora Ajak Warga Peduli Ekosistem Sungai

 

Dari data yang dimilikinya, secara keseluruhan anggaran penaggulangan kemiskinan Rp 44,5 miliar lebih. Untuk tahun ini saja, pemkab telah merencanakan anggaran Rp 21,4 miliar lebih, tersebar di beberapa OPD.

 

Mahbub menerangkan, selain pendataan tim daerah juga menggunakan metode klasifikasi atau klasterisasi desa. Sebab sekitar 49 persen lebih wilayah Blora adalah hutan. Sehingga kantong-kantong kemiskinan  menyasar desa yang dekat dengan hutan.

 

“Nanti akan bekerjasama dengan LMDH, dan perhutani untuk pengelolaan huta, terlebih saat ini ada program perhutanan sosial,” jelasnya. (luk/msu)

Didominasi Warga di Sekitar Hutan

BLORA, Radar Bojonegoro – Data Badan Pusat Kemiskinan (BPS) menyebutkan, angka kemiskinan daerah meningkat 1,57 persen. Dari 2020 berjumlah 11,96 persen atau jumlah penduduk miskin sebanyak 103,73 ribu jiwa, pada akhir tahun lalu berjumlah 12,39 persen atau 107,05 ribu jiwa pada akhir 2021 lalu. Dengan penghitungan warga miskin pendapatan di bawah Rp 363.649 ribu per bulan.

 

Pemda mengupayakan membentuk tim daerah untuk melakukan pendataan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, memetakan wilayah kemiskinan berdasarkan klaster.

 

Selain itu, tahun ini pemkab telah merencanakan penganggaran sekitar Rp 21,4 miliar untuk menanggulangi kemiskinan.

 

Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati menjelaskan, kemiskinan tidak bisa dihilangkan, tetapi inovasi untuk mengurangi kemiskinan itu yang harus dilakukan.

 

Angka kemiskinan di daerah masih tinggi yakni 12,9 persen. Penyebab paling dominan karena efek pandemi selama dua tahun terakhir.’’Di masa pandemi yang kami tahu banyak yang naik, itu yang menjadi pemikiran kami,” ungkapnya.

Baca Juga :  Satu Perkara Dilakukan Keadilan Restorasi di Kejaksaan Negeri Blora

 

Wabup mengaku telah mengajak beberapa OPD terkait untuk belajar dari Kabupeten Pekalongan mengenai inovasi-inovasi keberhasilan. Ia berharap, dengan studi tersebut, pemda bisa meniru inovasi yang dilakukan pemda untuk mengentaskan masalah kemiskinan.

 

“Kami tertarik untuk belajar karena beberapa inovasi yang  dilakukan oleh Pemkab Pekalongan,” terangnya.

 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Mahbub Djunaidi mengungkapakan, rencananya akan meniru pendataan dengan mekanisme turun ke bawah, dengan membentuk tim daerah untuk melakukan verifikasi warga miskin.

 

“Tim data kemiskinan datang ke desa untuk melakukan pendataan DTKS, langsung menyocokkan rumah di rumah. Kalau di Pekalongan ternyata memang efektif,” jelasnya.

 

Rencananya, ketika tim melakukan pendataan, akan ada skema penempelan stiker di setiap rumah yang masuk dalam data DTKS. “Mereka yang sudah mampu dan masih dianggap miskin akan keluar dengan sendiri, yang tidak sesuai akan diganti.” jelasnya.

Baca Juga :  Diserang Wereng, Terpaksa Panen Dini

 

Dari data yang dimilikinya, secara keseluruhan anggaran penaggulangan kemiskinan Rp 44,5 miliar lebih. Untuk tahun ini saja, pemkab telah merencanakan anggaran Rp 21,4 miliar lebih, tersebar di beberapa OPD.

 

Mahbub menerangkan, selain pendataan tim daerah juga menggunakan metode klasifikasi atau klasterisasi desa. Sebab sekitar 49 persen lebih wilayah Blora adalah hutan. Sehingga kantong-kantong kemiskinan  menyasar desa yang dekat dengan hutan.

 

“Nanti akan bekerjasama dengan LMDH, dan perhutani untuk pengelolaan huta, terlebih saat ini ada program perhutanan sosial,” jelasnya. (luk/msu)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/