BLORA, Radar Bojonegoro – Menteri Lingkup Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya berkunjung ke Blora Sabtu (4/3) lalu. Kunjungan itu meninjau titik lokasi penerapan perhutanan sosial di wilayah Kecamatan Randublatung. Rencananya lokasi itu bakal dikunjungi Presiden Joko Widodo pekan ini.
Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa perhutanan sosial menjadi perhatian Presiden Jokowi. Kkhususnya bagi masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan. Tujuannya agar mereka bisa lebih berdaya secara ekonomi. Namun hutannya juga tetap lestari untuk dijaga bersama dengan beragam komoditas tanaman yang memiliki nilai ekonomi.
‘’Kami hadir untuk menyiapkan beberapa alternatif lokasi yang akan dikunjungi Pak Presiden. Sambil cek kesiapan lapangan,’’ ucapnya.
Bupati Blora Arief Rohman menerangkan Kementerian LHK bersama stakeholder terkait sedang menyiapkan dua alternatif lokasi kunjungan presiden terkait perhutanan sosial. Alternatif pertama di Kecamatan Jati dan alternatif kedua di Kecamatan Randublatung.
‘’Semuanya ada di wilayah Blora bagian selatan. Di desa-desa tepi kawasan hutan yang akan dijadikan kawasan perhutanan sosial,’’ ujarnya.
Saat ini masih belum disepakati titik pasti lokasi kunjungannya. Sebab menunggu persetujuan protokol istana. Dipastikan Presiden Joko Widodo akan hadir menyerahkan SK pengelolaan perhutanan sosial kepada masyarakat kelompok tani hutan.
‘’Rencana beliau datang tanggal 10 Maret, Jumat minggu depan,” ucapnya.
Menurut Arief, selain kunjungan kerja terkait perhutanan sosial, presiden juga dijadwalkan penyerahan sertifikat tanah hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai lahan Wonorejo Kecamatan Cepu.
“Jadi tanggal 10 Maret itu ada dua agenda Presiden. Selain Perhutanan Sosial, juga penyerahan sertifikat tanah kawasan Wonorejo Cepu. Wakil Menteri ATR BPN juga datang ke Blora untuk meninjau proses pendaftaran tanah yang sedang dilakukan di Pendopo Kantor Kecamatan Cepu. Jadi nanti yang punya gawe Kementerian LHK dan Kementerian ATR BPN,” tambahnya.
Arief mengungkapkan, bakal menyampaikan kepada presiden rencana pembangunan Kabupaten Blora ke depan. Khususnya untuk mengawal usulan pembangunan infrastruktur jalan yang sedang pihaknya usulkan masuk Inpres Jalan di Kementerian PUPR. (luk/zim)
