Tetap Berharap Dibiayai Pusat

BLORA, Radar Bojonegoro - Hingga Desember, pembebasan lahan Bendung Gerak Karangnongko di lima desa belum mendapat kepastian. Proyek strategis nasional (PSN) ini butuh dana yang cukup besar sekitar Rp 750 miliar.

 

Tentu, memberatkan APBD. Pemkab Blora berharap pembebasan lahan diharapkan dibiayai pemerintah pusat.

 

"Terkahir kami dapat dari Balai Besar Bengawan Solo pada 2023 pun belum ada rencana pembangunannya. Belum ada anggaran fisiknya, kalau memang jadi mungkin 2024 tapi balai belum bisa memastikan," kata Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Denny Adhiharta Setiawan.

 

Denny menjelaskan, pembebasan lahan belum bisa dilakukan tahun ini. Sebelumnya pemkab telah mengirimkan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat  (PUPR), meminta pembebasan lahan dibiayai pusat. Sebab setelah dihitung keuangan daerah tidak mencukupi.

 

"Pemkab saat ini menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan saja, siapa tahu tiba-tiba dibutuhkan," tuturnya.

 

Karena masih belum ada kepastian pembebasan lahan dibiayai pusat atau daerah, belum ada pengukuran warga oleh tim appraisal. Terkait rencana pemindahan warga di lahan KHDTK (kawasan hutan dengan tujuan tertentu), menurutnya tergantung kesepakatan warga.

 

"Kalau masyarakatnya menghendaki relokasi atau ganti rugi, kalau pilih ganti rugi pengalihan lahan tidak perlu. Nah, kami mau melangkah ke sana belum berani karena fisiknya belum ada," bebernya.

Sebelumnya, pembebasan lahan Bendungan Karangnongko ditaksir mencapai Rp 750 miliar. Terbanyak Desa Ngrawoh hampir sekitar 80 persen warganya akan pindah. Desa Nginggil sekitar 60 persen, dan Desa Nglebak sekitar 20 sampai 40 persen.

 

Sedangkan, dua desa lainya seperti Desa Mendenrejo dan Desa Megari terdampak genangan dari PSN tersebut. (luk/rij)