BLORA, Radar Bojonegoro – Buntut permasalahan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) di Blora, empat desa diberikan surat teguran dan diminta meminta maaf. Meliputi Desa Keser, Kecamatan Tunjungan; Desa Ngampon, Kecamatan Jepon; Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon; dan Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung.
Namun, ada satu desa merasa tidak melakukan pungutan liar (pungli), tapi juga meminta maaf. Yakni Desa Ngampon. Awal ceritanya, saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pada 15 September berbarengan kegiatan pos binaan terpadu (posbindu) di balai desa. Sehingga, desanya dicurigai saber pungli melakukan penyalahgunaan BLT.
“Padahal, yang periksa itu tidak hanya warga mendapatkan BLT. Yang datang untuk memeriksa kesehatan ya warga-warga badannya kurang enak,” kata Kepala Desa (Kades) Ngampon Sukirno kemarin (4/10).
Menurut Sutrisno, yang memeriksakan kesehatan bukan hanya penerima BLT. Tetapi juga warga tidak mendapatkan dan sama-sama membayar. Namun, besaran iuran untuk tes kesehatan tidak diketahuinya secara pasti. Sebab dikelola oleh PKK dan bidan di desa.
Karena sudah dicurigai, Sutrisno mengambil keputusan tetap meminta maaf meski merasa tidak ada pemotongan. “Memang menjadi risiko kepala desa, saya akui salah saat ada bantuan. Saya tidak ada di lokasi karena ada di Rembang untuk tes meningitis,’’ jelasnya.
Sementara itu, Mariyah salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) mengatakan, mendapatkan BLT BBM secara utuh.
Tidak ada pemotongan BLT, uang yang dibawanya Rp 15 ribu untuk memeriksakan kondisi tubuhnya di posbindu.
“Tiap bulan saya ikut posbindu, bayar Rp 15.000, dan warga yang ikut posbindu bawa uang sendiri dari rumah,” kata perempuan berusia 71 tahun tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Blora Edi Widayat menjelaskan, secara regulasi jika warga tidak mempunyai BPJS, untuk periksa kesehatan mesti membayar. Juga telah diatur dalam peraturan daerah (perda). Besaran pembayaran disesuaikan layanan dibutuhkan. “Kalau sudah terdaftar di BPJS gratis, sedangkan yang tidak terdaftar mesti bayar,” jelasnya.
Terkait posbindu di Desa Ngampon, pihaknya telah berkoordinasi dengan bidan desa. Saat itu pihak desa terdapat pemeriksaan posbindu, namun menggunakan tenaga kesehatan luar. “Saya konfirmasi bidannya, tidak ikut pemeriksaan pada 15 September itu, karena melakukan pemeriksaan kesehatan di SD,” bebernya. (luk/rij)
