Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejari Selidiki Anggaran Honorarium DPRD

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
KOOPERATIF: Sukisman memegang dokumen sebagai bukti ditemui di Kejari Blora kemarin. (LUKMAN HAKIM/RDR.BLORA)
KOOPERATIF: Sukisman memegang dokumen sebagai bukti ditemui di Kejari Blora kemarin. (LUKMAN HAKIM/RDR.BLORA)
BLORA, Radar Bojonegoro - Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora mulai penyelidikan dugaan penyelewengan anggaran honor narasumber DPRD. Kemarin (4/4) pelapor dimintai keterangan.

 

Beberapa bukti tambahan diserahkan berupa laporan pertanggungjawaban (LPj) anggaran honorarium narsum pada 2021.

 

Kasi Intelijen Kejari Djatmiko menjelaskan, telah memangil pelapor dimintai keterangan. Menindaklanjuti surat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, untuk pengumpulan data (puldata), serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).

 

‘’Masih penyelidikan, belum bisa kami sampaikan (siapa saja yang dipanggil)," katanya kemarin.

 

Ia menegaskan, Kajari sudah mengeluarkan surat perintah untuk melaksanakan klarifikasi. Siapa saja dipanggil dalam laporan dugaan korupsi honorarium DPRD diserahkan kepada jaksa penyelidik. ‘’Nanti jaksa penyelidik menentukan siapa siapa dipanggil. Saya tidak bisa menyampaikan," bebernya.

 

Sukisman pelapor perkara ini mengaku telah menyerahkan beberapa barang bukti berupa draf anggaran. Juga bukti baru LPj pada 2021 terkait anggaran. Dari kajian dilakukan, pihaknya menduga ada tindakan mengarah penyelewengan.

 

‘’Diduga pertanggungjawaban honor dilakukan tidak sesuai ketentuan. Data terbaru kami berupa LPj ditandatangani Sekwan," ujarnya.

 

Dalam LPj ditandatangai sekwan (sekretaris DPRD) tersebut tertulis anggaran narsum DPRD 2021 pagu sebesar Rp 12,9 miliar. Namun, realisasinya Rp 11 miliar. Sisa anggaran Rp 1,8 miliar.

 

Menurutnya, LPj tidak sesuai. Surat aduan dibuat menyebut ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran honorarium narasumber. Besaran honor dengan standar honorarium dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tidak sesuai. ‘’Ada kegiatan fiktif, hingga ketidakwajaran pelaksanaan kegiatan," ujarnya.

 

Pihak diadukannya yaitu 45 anggota DPRD Blora periode 2019 - 2024. Dari data dimilikinya, menurut dia, ada tiga dugaan pelanggaran. Yakni, dugaan pelanggaran Perpres 33 Tahun 2020. Dugaan kegiatan fiktif, karena pada 2021 status Blora masih PPKM Covid-19. Serta dugaan ketidakwajaran. ‘’Karena ada temuan bisa menjadi narsum selama 100 sampai 140 jam dalam sebulan," jelasnya.

 

Sementara itu, Sekwan DPRD Blora Catur Pambudi saat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut enggan memberikan jawaban kemarin. (luk/rij)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

 Rawan Penyimpangan, Pencairan BKKD di Bojonegoro Jadi Satu Tahap

Rawan Penyimpangan, Pencairan BKKD di Bojonegoro Jadi Satu Tahap

PERUBAHAN mekanisme pencairan BKKD dari beberapa tahap menjadi satu tahap, mendapat sorotan. Dianggap rawan korupsi. Seperti pada penyaluran pada tahun sebelumnya, yang proses pencairannya lebih dari satu tahap.

Kejari Blora Tahan Agus Palon, Dugaan Penghinaan SARA

Kejari Blora Tahan Agus Palon, Dugaan Penghinaan SARA

Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menahan Agus Sutrisno alias Agus Palon. Penahanan dilakukan setelah jaksa menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dalam perkara dugaan tindak pidana penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan

Pengusutan Korupsi BKKD Sugihwaras Lemot, Belum Tetapkan Tersangka sejak Januari 2024

Pengusutan Korupsi BKKD Sugihwaras Lemot, Belum Tetapkan Tersangka sejak Januari 2024

Pengusutan kasus dugaan korupsi bantuan keuangan khusus desa (BKKD) di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, sudah naik status penyidikan sejak Januari 2024.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer