alexametrics
27.3 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Akan Ditertibkan, Terkendala Data Pemilik Tempat Kos

BLORA – Keinginan Satpol PP Blora untuk mengatur tempat kos di bawah 10 kamar, ternyata terkendala data. Sebab, saat ini satpol PP masih belum memiliki data jumlah kontrakan secara pasti. Tapi untuk memenuhi data itu satpol PP akan mengumpulkan dari data satpol kecamatan.

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Blora Suripto mengakui, sampai saat ini belum memiliki data terkait jumlah kos-kosan di bawah 10 kamar. Hanya nantinya satpol PP akan melakukan pendataan di kemudian hari. ”Nanti untuk pendataan kita akan melibatkan para satpol PP kecamatan,” ujarnya.

Baru setelah itu, pastinya data tempat kos akan bisa ditemukan. Sedangkan, peraturan bupati (perbub) sendiri saat ini sudah dalam proses penggarapan. Dan, satpol sudah melalui proses pengkajian. ”Ini sudah proses sudah mau jadi drafnya,” ucapnya.

Baca Juga :  Jumlah Tenaga Kesehatan di Blora Belum Ideal

Namun, nantinya untuk perbub dari Perda Nomor 1 Tahun 2017 ini menjadi pengatur kos-kosan di bawah 10 kamar. Sekaligus penetapannya juga menunggu revisi dari pemerintah provinsi. Hingga nantinya perbup bisa ditetapkan. ”Jadi jika kos-kosan di bawah 10 kamar ini akan masuk tentang ketertiban umum,” jelasnya.

Sampai saat ini izin kos-kosan atau kos-kosan diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kepariwisataan. Di sana diatur jika kos-kosan di atas 10 kamar harus memiliki izin. Hanya saat  ini pengusaha kontarakan ini memiliki banyak cara. 

Seperti halnya jika memiliki kos-kosan agar tidak perlu mengurus izin. Maka mereka mendirikan kos-kosan dengan membuka kurang dari 10 kamar. Nantinya, satpol PP akan membuat peraturan menyasar kos-kosan memiliki di bawah 10 kamar untuk dilakukan penindakan dan harus berizin.

Baca Juga :  Enam Kampus Paparan, Desa Tinggal Memilih

BLORA – Keinginan Satpol PP Blora untuk mengatur tempat kos di bawah 10 kamar, ternyata terkendala data. Sebab, saat ini satpol PP masih belum memiliki data jumlah kontrakan secara pasti. Tapi untuk memenuhi data itu satpol PP akan mengumpulkan dari data satpol kecamatan.

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Blora Suripto mengakui, sampai saat ini belum memiliki data terkait jumlah kos-kosan di bawah 10 kamar. Hanya nantinya satpol PP akan melakukan pendataan di kemudian hari. ”Nanti untuk pendataan kita akan melibatkan para satpol PP kecamatan,” ujarnya.

Baru setelah itu, pastinya data tempat kos akan bisa ditemukan. Sedangkan, peraturan bupati (perbub) sendiri saat ini sudah dalam proses penggarapan. Dan, satpol sudah melalui proses pengkajian. ”Ini sudah proses sudah mau jadi drafnya,” ucapnya.

Baca Juga :  26 Rekanan Rebutan Proyek Jalan

Namun, nantinya untuk perbub dari Perda Nomor 1 Tahun 2017 ini menjadi pengatur kos-kosan di bawah 10 kamar. Sekaligus penetapannya juga menunggu revisi dari pemerintah provinsi. Hingga nantinya perbup bisa ditetapkan. ”Jadi jika kos-kosan di bawah 10 kamar ini akan masuk tentang ketertiban umum,” jelasnya.

Sampai saat ini izin kos-kosan atau kos-kosan diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kepariwisataan. Di sana diatur jika kos-kosan di atas 10 kamar harus memiliki izin. Hanya saat  ini pengusaha kontarakan ini memiliki banyak cara. 

Seperti halnya jika memiliki kos-kosan agar tidak perlu mengurus izin. Maka mereka mendirikan kos-kosan dengan membuka kurang dari 10 kamar. Nantinya, satpol PP akan membuat peraturan menyasar kos-kosan memiliki di bawah 10 kamar untuk dilakukan penindakan dan harus berizin.

Baca Juga :  Pembunuh Mayat dalam Karung Putih Tertangkap

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/