BLORA, Radar Bojonegoro – Persatuan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (Progata) Kabupaten Blora menuntut kesejahteraan saat audiensi dengan dinas pendidikan (disdik) setempat. Diwakili 10 delegasi progata ditemui Kepala Disdik Blora.
Mereka menuntut tentang gaji. Diketahui gaji didapat dari gabungan antara bantuan operasional sekolah (BOS) dan APBD Blora. Jumlah dana BOS tergantung banyak sedikitnya murid di tiap sekolah.
Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Pendidikan Disdik Mujo Sugiyono mengatakan, mekanisme gaji terhadap Progata sudah diatur Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 48 Tahun 2022. ‘’Jika mau diubah, berarti harus mengubah perbup tersebut,’’ jelasnya. Ia melanjutkan, perubahan perbup akan memakan waktu lama.
‘’Kami terima aspirasinya, namun harus sabar dulu. Tidak sesingkat itu,’’ tuturnya.
Mujo menambahkan, harus ada pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pemkab dengan badan anggaran (banggar) DPRD. ‘’Harus didaftarkan dulu sebelum tahun anggaran dimulai,’’ jelasnya.
Tuntutan Progata, menurut dia, harus dipertimbangkan karena mencakup kesejahteraan. ‘’Masih kurang dari kata layak karena dana didapat itu dari dana kolaborasi. Mereka ingin dana asli dari APBD saja,’’ jelasnya.
Abdul Mukaror salah satu penjaga sekolah termasuk pegawai tidak tetap mengeluhkan nasib ke depanya tidak jelas. Ia meminta jaminan kesehatan, termasuk keluarga. Jika tidak ada kejelasan, ia akan mencoba cari pekerjaan lainnya, mengingat banyak kebutuhan harus dipenuhi. ‘’Kami juga punya keluarga untuk dinafkahi,’’ keluhnya.
Sebelumnya sudah audiensi dengan DPRD setempat. ‘’Sudah banyak mengabdi bertahun-tahun dengan gaji yang tidak wajar demi mendapatkan status aparatur sipil negara (ASN),’’ ungkapnya. (hul/rij)
