Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mantan Kades Kedungbacin Jadi DPO

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Djatmiko (ISTIMEWA FOR RDR.BLORA)
Djatmiko (ISTIMEWA FOR RDR.BLORA)
’’Penyidik sudah datang ke rumahnya menyampaikan panggilan juga secara patut sebanyak tiga kali. Namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan.’’

Djatmiko, Kasi Intel Kejari Blora

BLORA, Radar Bojonegoro - Mantan Kepala Desa (Kades) Kedungbacin, Kecamatan Todanan Rasmo ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora. Hal itu dilakukan setelah Rasmo tiga kali mangkir dari panggilan Kejari. Rasmo dipanggil untuk diperiksa atas dugaan kasus korupsi dana desa (DD) 2018-2019.

 

Penyidik masih fokus melakukan pencarian tersangka. Sehingga, belum belum menentukan apakah ada dugaan keterlibatan pihak lain atau tidak.

 

‘’Itu (dugaan keterlibatan pihak lain, red) menjadi kewenangan penyidik untuk menjelaskan materi penyidikan,’’ ujar Kasi Intel Kejari Blora Djatmiko kemarin (2/4).

 

Djatmiko menjelaskan, pihaknya telah menetapkan Rasmo sebagai DPO sejak 28 Maret lalu. Itu setelah tiga kali dilayangkan surat pemanggilan terhadap tersangka tidak ditanggapi. Bukti yang dipegang penyidik sudah kuat adanya dugaan korupsi.

 

‘’Penyidik sudah datang ke rumahnya menyampaikan panggilan juga secara patut sebanyak tiga kali. Namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan,’’ paparnya.

 

Penetapan tersangka dilakukan setelah pihak kejari melakukan ekspos dan menemukan sejumlah alat bukti, untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

 

Akibat dugaan korupsi yang dilakukan mantan kades tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 400 juta rupiah.

 

‘’Intinya dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa untuk kegiatan fisik pada Tahun 2018-2019, belum selesai namun di laporan 100 persen,’’ paparnya.

 

Untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi itu, sejumlah pihak mulai camat, perangkat desa, dan kepala desa yang saat ini menjabat telah dimintai keterangan

 

‘’Camat Todanan dari beberapa periode, selanjutnya perangkat desa dan juga kepala desa yang baru, juga sudah kami mintai keterangan,’’ pungkasnya. (luk/zim)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Yulia Purwaningtyasari Darmo Atmojo, Mulai Terbiasa Gowes

Yulia Purwaningtyasari Darmo Atmojo, Mulai Terbiasa Gowes

Sebagai Kepala Desa (Kades) Kauman, Kecamatan Kota, Yulia Purwaningtyasari Darmo Atmojo dikenal sebagai pribadi yang tegas, berwibawa, dan anggun di keluarga.

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

  Tahun Depan Pemilihan BPD Serentak, Disusul Pilkades di 155 Desa tapi Perda dan Perbup Desa Belum Direvisi

Tahun Depan Pemilihan BPD Serentak, Disusul Pilkades di 155 Desa tapi Perda dan Perbup Desa Belum Direvisi

Surat keputusan (SK) 155 kepala desa (kades), dan badan permusyawaratan desa (BPD) di 419 desa berakhir tahun depan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer