BLORA, Radar Bojonegoro – Sesuai hasil monitoring dan informasi dari masyarakat, ditemukan proyek tak sesuai spesifi kasi.Salah satunya proyek jalan di poros Kamolan- Jepangrejo-Badong, yang menelan anggaran sekitar Rp 1,3 miliar.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora Nidzamudin Al Hudda mengatakan, telah melakukan show cause meeting (SCM) dengan hasil, terdapat kontraktor yang dinilai tidak mampu mengerjakan proyek tersebut, dan sudah melayangkan surat peringatan (SP).
“Coba trial satu minggu apakah grafiknya bisa naik, kalau enggak bisa naik kita sudah kasih SP pertama, kemudian kita SCM kedua dicoba lagi, dicoba lagi tidak bisa ya akhirnya putus kontrak,” ujarnya.\
Ia menerangkan, ada beberapa titik yang dilakukan monitoring dan dikomplain masyarakat, salah satu proyek pengerjaan infrastruktur jalan yang diduga tidak sesuai spesifi kasi yaitu peningkatan jalan Kamolan-Jepangrejo- Badong, yang menelan anggaran sekitar Rp 1,3 miliar.
‘’Ada beberapa titik yang dikomplain dari masyarakat, sedangkan bupati itu menampung aspirasi, nanti ditindaklanjuti bersama, sudah kami komunikasikan supaya bekerja lebih profesional,” terangnya.
Hudda menerangkan, SCM dilakukan untuk melihat kondisi kontrak kerja yang dinilai kritis dan berpotensi waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Pihaknya tidak memungkiri terdapat proyek-proyek pekerjaan infrastruktur jalan yang tidak sesuai dengan spesifi kasi yang telah ditentukan.
“Kadang-kadang di lapangan, konsultan pengawas kurang teliti, kemudian ada hal-hal yang enggak sesuai kita harapkan,” katanya.
Menurutnya, kontraktor dalam mengerjakan proyek diduga karena banyaknya paket pekerjaan yang digarap. Sehingga hal tersebut berpengaruh pada kemampuan keuangan mereka.
“Salah satunya memang itu, kemampuan keuangan atau cash fl ownya agak terganggu, jadi memperlambat pekerjaan, akan kami undang penyebabnya apa sih, kalau memang bisa membantu menyelesaikan ya kita bantu,” jelasnya. (luk/msu)
