alexametrics
23.2 C
Bojonegoro
Thursday, August 18, 2022

Pemdes Ngloram Proses Tukar Guling

Lahan TKD Cepu, Blora Bakal Tergerus Proyek Bandara Ngloram

- Advertisement -

CEPU, Radar Bojonegoro – Pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Ngloram belum tuntas. Sebab, bakal menerjang tanah kas desa (TKD) di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu.

 

Sesuai regulasinya, TKD tak bisa dijualbelikan. Sebaliknya, harus proses tukar guling. Saat ini, pemdes setempat masih proses musyawarah desa (musdes) untuk melakukan tukar guling.

 

Sesuai kebutuhan bandara, perluasan bandara itu akan menerjang lahan TKD sekitar 1.674 meter persegi.

- Advertisement -

 

Kepala Desa Ngloram, Kecamatan Cepu Diro Beni Susanto menjelaskan, tanah kas desa yang terdampak bandara Ngloram mulai dimusdeskan, pihaknya menargetkan seminggu selesai, dan didapatkan tanah pengganti bengkok desa. “Baru musdes, insya Allah minggu ini clear,” tuturnya.

Baca Juga :  Baru 13 OPD Lapor Desa Dampingan Kemiskinan

 

Diro mengungkapkan, musdes dilakukan bersama warga, untuk mencapai kesepakatan, kades mengklaim banyak dari warganya yang menawarkan tanahnya dibeli, menggantikan tanah kas desa yang terdampak bandara.

 

Bahkan, sebelumnya pemdes telah melakukan pengukuran. “Tanah kas desa yang terdampak luas 1.674 meter persegi,” katanya.

 

Ia menerangkan, setelah didapatkan kesepakatan, hasil musdes akan diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora. Kemudian akan ditindaklanjuti untuk pembelian lahan warga yang telah disepakati menggantikan tanah kas desa.

 

“Secara aturan memang tanah kas desa tidak boleh dibeli, hanya bisa diganti dengan tanah lain, milik warga,” katanya.

 

Sebelumnya, beberapa warga lahan yang terdampak perluasan Bandara Ngloram telah diberikan ganti rugi. Harga ditetapkan oleh tim appraisal yakni sekitar Rp 400 ribu per meternya. Saat ini pihak bandara masih menunggu keputusan untuk ganti rugi tanah kas desa yang juga terdampak.

Baca Juga :  Sudah Turun-temurun, Dipasarkan hingga Tulungagung

 

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa DPMD Blor Dwi Edy Setyawan saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan terkait tanah kas Desa Ngloram yang terdampak perluasan bandara. (luk/msu)

CEPU, Radar Bojonegoro – Pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara Ngloram belum tuntas. Sebab, bakal menerjang tanah kas desa (TKD) di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu.

 

Sesuai regulasinya, TKD tak bisa dijualbelikan. Sebaliknya, harus proses tukar guling. Saat ini, pemdes setempat masih proses musyawarah desa (musdes) untuk melakukan tukar guling.

 

Sesuai kebutuhan bandara, perluasan bandara itu akan menerjang lahan TKD sekitar 1.674 meter persegi.

- Advertisement -

 

Kepala Desa Ngloram, Kecamatan Cepu Diro Beni Susanto menjelaskan, tanah kas desa yang terdampak bandara Ngloram mulai dimusdeskan, pihaknya menargetkan seminggu selesai, dan didapatkan tanah pengganti bengkok desa. “Baru musdes, insya Allah minggu ini clear,” tuturnya.

Baca Juga :  Sudah Turun-temurun, Dipasarkan hingga Tulungagung

 

Diro mengungkapkan, musdes dilakukan bersama warga, untuk mencapai kesepakatan, kades mengklaim banyak dari warganya yang menawarkan tanahnya dibeli, menggantikan tanah kas desa yang terdampak bandara.

 

Bahkan, sebelumnya pemdes telah melakukan pengukuran. “Tanah kas desa yang terdampak luas 1.674 meter persegi,” katanya.

 

Ia menerangkan, setelah didapatkan kesepakatan, hasil musdes akan diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora. Kemudian akan ditindaklanjuti untuk pembelian lahan warga yang telah disepakati menggantikan tanah kas desa.

 

“Secara aturan memang tanah kas desa tidak boleh dibeli, hanya bisa diganti dengan tanah lain, milik warga,” katanya.

 

Sebelumnya, beberapa warga lahan yang terdampak perluasan Bandara Ngloram telah diberikan ganti rugi. Harga ditetapkan oleh tim appraisal yakni sekitar Rp 400 ribu per meternya. Saat ini pihak bandara masih menunggu keputusan untuk ganti rugi tanah kas desa yang juga terdampak.

Baca Juga :  Darurat Nikah Dini, Tugas Berat Pemkab Blora

 

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa DPMD Blor Dwi Edy Setyawan saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan terkait tanah kas Desa Ngloram yang terdampak perluasan bandara. (luk/msu)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/