Kurangi Subsidi, Dorong Pupuk Organik

BLORA, Radar Bojonegoro – Pupuk bersubsidi semakin berkurang memicu keresahan petani di Blora. Merata di sejumlah wilayah karena kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan). Awalnya ada enam jenis pupuk subsidi yang dialokasikan. Kini, sisa dua pupuk yakni urea dan nitrogen, fosfor, kalium (NPK).

Tentu, menyebabkan petani beralih ke pupuk nonsubsidi yang harganya lebih mahal. Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Blora Gundala Wejasena berupaya meningkatkan penggunaan pupuk organik.

Pengurangan pupuk subsidi sudah diatur Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022. ‘’Untuk urea 70 persen dari kebutuhan dan NPK 40 persen,’’ jelasnya.

Ia menambahkan, pengurangan ini membuat petani cenderung membeli pupuk nonsubsidi yang mahal. Gundala menganjurkan untuk mengolah pupuk organik agar tidak tergantung terhadap pupuk kimia.

‘’Kualitas pupuk organik juga bagus. Blora sendiri sudah banyak menggunakan pupuk organik. Misalnya LPP NU sudah mengembangkan ini,’’ jelasnya.

Menurutnya, penggunaan pupuk organik secara hasil dan manfaat lebih bagus dibanding pupuk kimia. Termasuk pelatihan kelompok tani agar mengembangkan pupuk organik. ‘’Misalnya Kecamatan Jepon sudah punya rumah kompos,’’ ungkapnya.

Satya agen atau pedagang pupuk dan alat pertanian mengatakan, rerata petani memakai pupuk nonsubsidi. Mahalnya pupuk organik dan kurangnya pemahaman memproduksi pupuk sendiri menjadi problem mengurangi ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi.

‘’Kemarin harga pupuk organik yang diperjualbelikan menyentuh Rp 140.000. Untuk organik atau tidaknya, sebetulnya tergantung kebutuhan petaninya,’’ ujarnya. (hul/rij)

BLORA, Radar Bojonegoro – Pupuk bersubsidi semakin berkurang memicu keresahan petani di Blora. Merata di sejumlah wilayah karena kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan). Awalnya ada enam jenis pupuk subsidi yang dialokasikan. Kini, sisa dua pupuk yakni urea dan nitrogen, fosfor, kalium (NPK).

Tentu, menyebabkan petani beralih ke pupuk nonsubsidi yang harganya lebih mahal. Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Blora Gundala Wejasena berupaya meningkatkan penggunaan pupuk organik.

Pengurangan pupuk subsidi sudah diatur Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022. ‘’Untuk urea 70 persen dari kebutuhan dan NPK 40 persen,’’ jelasnya.

Ia menambahkan, pengurangan ini membuat petani cenderung membeli pupuk nonsubsidi yang mahal. Gundala menganjurkan untuk mengolah pupuk organik agar tidak tergantung terhadap pupuk kimia.

‘’Kualitas pupuk organik juga bagus. Blora sendiri sudah banyak menggunakan pupuk organik. Misalnya LPP NU sudah mengembangkan ini,’’ jelasnya.

Menurutnya, penggunaan pupuk organik secara hasil dan manfaat lebih bagus dibanding pupuk kimia. Termasuk pelatihan kelompok tani agar mengembangkan pupuk organik. ‘’Misalnya Kecamatan Jepon sudah punya rumah kompos,’’ ungkapnya.

Satya agen atau pedagang pupuk dan alat pertanian mengatakan, rerata petani memakai pupuk nonsubsidi. Mahalnya pupuk organik dan kurangnya pemahaman memproduksi pupuk sendiri menjadi problem mengurangi ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi.

‘’Kemarin harga pupuk organik yang diperjualbelikan menyentuh Rp 140.000. Untuk organik atau tidaknya, sebetulnya tergantung kebutuhan petaninya,’’ ujarnya. (hul/rij)