Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemenag Bojonegoro: Akad Nikah di Hari Libur Bayar Rp 600 Ribu

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
Ilustrasi Nikah (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi Nikah (Ainur Ochiem/RDR.BJN)

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro memastikan tak ada larangan menikah pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Calon pengantin (catin) tetap bisa menikah di hari libur, dengan catatan akad dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan dikenai biaya sebesar Rp 600 ribu.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kantor Kemenag Bojonegoro Zainal Arifin menyampaikan, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 menjelaskan, KUA tidak melayani pernikahan di hari libur.

Namun, dulu KUA tidak ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kemudian, terdapat PNBP yang artinya biaya dibebankan kepada catin. Yakni, sebesar Rp 600 ribu untuk pernikahan yang dilakukan di luar KUA. Sebagian biaya tersebut menjadi hak penghulu untuk jasa profesi, termasuk uang transport. Jasa profesi diberikan setiap menghadiri pernikahan yang dilakukan di luar kantor.

Advertisement

‘’Ini mungkin tidak banyak diketahui orang, hanya kami dan para penghulu di lingkup Kemenag yang tahu,’’ ujarnya.

Menurut Zainal, menikah tidak diberikan layanan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur hanya berlaku untuk catin yang menikah di KUA. Untuk pernikahan di KUA sendiri gratis, tidak dikenai biaya apapun.

Namun, catin tetap bisa menikah pada Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya. Dengan catatan menikah di luar KUA dan terdapat biaya yang masuk PNBP sebesar Rp 600 ribu.

Advertisement

‘’Kalau ada penghulu yang tidak mau menghadiri pernikahan di luar kantor di hari libur, nanti saya yang bertanggung jawab. Jadi, sudah pasti mau,’’ tuturnya.

Plt Kasubag TU Kantor Kemenag Bojonegoro tersebut mengimbau, agar masyarakat menyampaikan kepada Kantor Kemenag Bojonegoro apabila terdapat biaya lebih di luar Rp 600 ribu tersebut.

Karena tambahan itu biasanya untuk jasa yang diberikan bukan kepada penghulu atau jajarannya. Namun, jasa melalui Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Surat keputusan (SK) P3N sendiri berasal dari desa. Jadi, bukan bagian dari kemenag, namun hanya mitra.

‘’Monggo menyampaikan kepada kami, jika ada keluhan atau hal yang menyimpang. Saya pastikan KUA dan penghulu tidak mungkin berani menarik lebih dari yang telah ditentukan Rp 600 ribu,’’ pungkasnya. (ewi/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

28 Perempuan di Bojonegoro Melahirkan Sebelum Nikah   

28 Perempuan di Bojonegoro Melahirkan Sebelum Nikah  

SEBANYAK 28 pasangan suami istri (pasutri) di Bojonegoro memiliki anak sebelum nikah resmi berdasarkan hukum negara.

Lima Siswa MAN Bojonegoro Lolos ke OMI Nasional

Lima Siswa MAN Bojonegoro Lolos ke OMI Nasional

Lima siswa MAN di Bojonegoro berhasil melaju ke Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) tingkat nasional. Kelima siswa tersebut terdiri dari tiga siswa MAN 1 Bojonegoro dan dua siswa MAN 2 Bojonegoro.

Kemenag RI Terbitkan Izin Operasional untuk MA Plus Al Fatimah

Kemenag RI Terbitkan Izin Operasional untuk MA Plus Al Fatimah

Madrasah Aliyah (MA) Plus Al Fatimah Bojonegoro resmi mengantongi Surat Keputusan (SK) Izin Operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Penyerahan SK tersebut dilakukan pad

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer