BLORA, Radar Bojonegoro - Pascapenganiayaan warga Desa Jurangjero, Kecamatan Bogorejo yang memprotes dampak lingkungan aktivitas PT Kapur Rembang Indonesia (PT KRI), DPRD Blora membuka pintu bagi warga yang terdampak untuk mengadu dan menyampaikan aspirasi.
Ketua DPRD Blora Mustopa mengungkapkan, pihaknya telah mendapat informasi terkait dugaan penganiayaan kepada tujuh warga Jurangjero. Pihaknya mengaku prihatin dan bakal membuka pintu audiensi bagi warga yang ingin sampaikan aspirasi.
’’Kami persilakan warga Desa Jurangjero untuk duduk bersama. Apa yang menjadi keresahan selama ini, bisa disampaikan ke kami dan kami tunggu di DPRD,” ujarnya. Mustopa mengatakan, pihaknya juga berencana berkunjung ke DPRD Rembang untuk membahas permasalahan warga Jurangjero dengan PT KRI.
Namun, terlebih dahulu perlu mendengar langsung dari warga terdampak. Supaya bisa mendudukan perkara yang sedang terjadi. ’’Kami juga harus tahu, duduk bersama dengan warga yang terdampak ini. Kalau sudah, baru ke depannya ke sana (Rembang),” ungkapnya.
Kepala Desa (Kades) Jurangjero Suwoto mengungkapkan, sejak berdirinya PT KRI pada 2024 lalu yang berbatasan langsung dengan desanya, warrga terdampak asap pembakaran dari aktivitas pabrik.
Bau belerang yang menyengat itu timbul dari proses pembakaran batu bara. Mengganggu pernapasan warga. ’’Warga meminta agar pihak PT KRI mengecilkan blower, agar tidak terlalu menimbulkan asap,” ungkapnya.
Ia menerangkan, protes warga dilakukan langsung ke PT KRI. Namun, terjadi cekcok dan akhirnya tujuh warga mendapat luka, diduga yang melakukan oknum karyawan pabrik. Pihaknya mengaku laporan telah dilayangkan kepada polisi.
Selain itu, pihaknya juga telah melapor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Blora beberapa bulan lalu. Namun, belum ada tindak lanjut. ’’Padahal sudah saya laporkan ke DLH Rembang, Blora, provinsi hingga pusat,” ujarnya. (luk/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
