
BERDASAR data pencaker di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Bojonegoro tercatat sebanyak 1.009 jiwa per Mei lalu. ’’Pendapataan pencaker berdasar kartu kuning atau AK1 atau pencari kerja,” beber Kepala Seksi (Kasi) Penempatan Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi Disperinaker Bojonegoro Agoestin Faridijani.
Dia menuturkan, terkait hubungan lulusan sekolah maupun kuliah dengan bertambahnya angka pengangguran tidak siginifikan. Sebab, kulikulum merdeka membebaskan lulusan memilih antara bekerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha. (BMW).
Adapun beberapa upaya menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Di antaranya pelayanan pembuatan AK1 atau surat pencari kerja secara gratis. Lalu, menyebarluaskan informasi loker melalui medsos, hingga kolaborasi dengan BKK di setiap SMK.
’’Ini untuk penempatan alumninya baik di dalam maupun luar negeri. Kalau di luar negeri sesuai minat di P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia),” jelasnya
Diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, TPT masih di angka 4,63 di 2023. Artinya, sekitar 36,4 ribu orang menganggur. Meski turun 1.900 orang dari 2022, namun jumlah tersebut tidak sedikit.
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri menyampaikan, pengurangan angka TPT membutuhkan peran semua pihak. Tidak hanya satu sektor, seperti disperinaker. Namun, juga dinas teknis seperti pekerjaan umum (PU) hingga dinas perdagangaan, koperasi, dan usaha mikro (disdagkopum).
Lasuri mengatakan, setiap tahun selalu ada penambahan angka pengangguran. Ini berkorelasi dengan adanya lulusan. Tidak hanya SMA sederajat namun, juga S-1 atau sarjana. Upaya bisa dilakukan, menurutnya, meliputi masih melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) hingga percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
’’Kalau dalam rangka pengurangan angka TPT harus ada intervensi pemkab (pemerintah kabupaten),” tegasnya. Dia melanjutkan, diklat dapat dilakukan secara massif. Tujuannya melatih calon wisarusaha. Sebab, menurutnya, saat ini banyak peluang usaha secara online.
Selanjutnya, membuka ruang bagi investor membuka perusahaan atau pabrik. Ketika disinggung terkait koordinasi antara legislaitf dengan pemkab, dia mengatakan, tengah bekerja sama merancang rancangan peraturan daerah (raperda) tentang investasi. (yna/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





