
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Meski perubahan kedua atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sejak 28 Maret lalu.Namun, penerapan di lapangan masih panjang.
Sebab, harus menunggu regulasi turunan. Meliputi peraturan pemerintah (PP) hingga peraturan bupati di tingkat kabupaten atau kota.
‘’Insya Allah untuk kepentingan masyarakat,” kata Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Edy Sunarto.
Dia melanjutkan, dalam perubahan kedua terdapat 13 substansi perubahan. Tidak hanya perkara perpanjang masa jabatan kepala desa (kades).
Di antaranya jabatan badan permusyawaratan desa (BPD), pendidikan minimal calon kades sekolah menengah atas (SMA), hingga peningkatan dana desa (DD) dan kewenangan pengelolaannya. ‘’Jadi, bukan hanya tentang masa jabatan kades,” tegas Edy sapaan akrabnya.
Dia menjelaskan, penjabaran masa jabatan tertuang pada pasal 118 perubahan kedua RUU Desa. Kades dan BPD menjabat dua periode dapat mencalonkan satu periode lagi.
Bagi yang menjabat periode pertama dan kedua otomatis bertambah masa jabatannya menyelesaikan sisa jabatan sesuai regulasi. Untuk kades menjabat tiga periode hanya menyelesaikan sisa masa jabatan berdasar UU disahkan. ‘’Semua mendapat tambahan dua. Sesuai penambahan masa jabatan dari enam menjadi delapan tahun,” bebernya.
Dia mengklaim, revisi UU Desa untuk kepentingan masyarakat sampai pemerintah desa (pemdes). Juga, mengefisiensi anggaran pemilihan kades (pilkades) yang semula tiga kali menjadi dua kali. Menurutnya, berdasar regulasi tersebut memberi cukup ruang untuk melakukan pemberdayaan dan layanan kepada masyarakat. ‘’Jadi, ada ruang cukup luas untuk itu,” katanya.
Namun, lanjut dia, pelaksanaan peraturannya masih mmebutuhkan proses panjang. Tidak langsung dijalankan setelah disahkan. Sebab, harus menunggu regulasi turunan. Meliputi PP hingga juknis. ‘’Prosesnya masih panjang,” tutupnya. (yna/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





