Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemberlakuan Perpanjangan Jabatan Kades Masih Panjang

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Perpanjangan Jabatan Kades Masih Panjang
Perpanjangan Jabatan Kades Masih Panjang

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Meski perubahan kedua atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sejak 28 Maret lalu.Namun, penerapan di lapangan masih panjang.


Advertisement

Sebab, harus menunggu regulasi turunan. Meliputi peraturan pemerintah (PP) hingga peraturan bupati di tingkat kabupaten atau kota.

‘’Insya Allah untuk kepentingan masyarakat,” kata Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro Edy Sunarto.

Dia melanjutkan, dalam perubahan kedua terdapat 13 substansi perubahan. Tidak hanya perkara perpanjang masa jabatan kepala desa (kades).

Advertisement

Di antaranya jabatan badan permusyawaratan desa (BPD), pendidikan minimal calon kades sekolah menengah atas (SMA), hingga peningkatan dana desa (DD) dan kewenangan pengelolaannya. ‘’Jadi, bukan hanya tentang masa jabatan kades,” tegas Edy sapaan akrabnya.

Dia menjelaskan, penjabaran masa jabatan tertuang pada pasal 118 perubahan kedua RUU Desa. Kades dan BPD menjabat dua periode dapat mencalonkan satu periode lagi.

Bagi yang menjabat periode pertama dan kedua otomatis bertambah masa jabatannya menyelesaikan sisa jabatan sesuai regulasi. Untuk kades menjabat tiga periode hanya menyelesaikan sisa masa jabatan berdasar UU disahkan. ‘’Semua mendapat tambahan dua. Sesuai penambahan masa jabatan dari enam menjadi delapan tahun,” bebernya.

Advertisement

Dia mengklaim, revisi UU Desa untuk kepentingan masyarakat sampai pemerintah desa (pemdes). Juga, mengefisiensi anggaran pemilihan kades (pilkades) yang semula tiga kali menjadi dua kali. Menurutnya, berdasar regulasi tersebut memberi cukup ruang untuk melakukan pemberdayaan dan layanan kepada masyarakat. ‘’Jadi, ada ruang cukup luas untuk itu,” katanya.

Namun, lanjut dia, pelaksanaan peraturannya masih mmebutuhkan proses panjang. Tidak langsung dijalankan setelah disahkan. Sebab, harus menunggu regulasi turunan. Meliputi PP hingga juknis. ‘’Prosesnya masih panjang,” tutupnya. (yna/msu)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, 120 Anggota Usulkan Pemakzulan Wapres Gibran

DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, 120 Anggota Usulkan Pemakzulan Wapres Gibran

Salah satu agenda yang menjadi sorotan publik adalah pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Bojonegoro Sudiyono menjelaskan, ada empat klausul yang dibahas dalam raperda tersebut. Pertama perihal masa jabatan kades menjadi delapan tahun. Serta, kades menjabat dua periode sebelum Undang-Undang (

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer