Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Larang Mobil Dinas untuk Liburan Lebaran

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯

 

Deretan Mobil Dinas
Deretan Mobil Dinas


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Para apatur sipil negara (ASN) dilarang menggunakan mobil dinas untuk mudik selama masa libur Hari Raya Idul Fitri 2024. Begitupun untuk mobil siaga desa, dilarang digunakan untuk keperluan mudik ataupun berlibur di luar kepentingan dinas.

 Apabila para pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kedapatan mudik menggunakan kendaraan dinas, akan dikenakan sanksi yang berlaku.

‘’Larangan ini sudah menjadi ketentuan standar. Jadi, akan berlaku setiap tahun,’’ ujar Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto.

Advertisement

 Berdasar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) Nomor 7 Tahun 2023, seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan instansinya tidak boleh menggunakan kendaraan dinas. Baik untuk kepentingan mudik, berlibur, atau di luar kepentingan dinas.

 Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI tersebut melanjutkan, larangan tidak hanya berlaku untuk kendaraan dinas saja. Tapi, juga untuk mobil siaga desa yang tidak diperbolehkan untuk mudik ataupun berlibur sepanjang hari libur lebaran.

 ‘’Mobil siaga desa juga sama. Mengingat, tujuannya untuk membantu kebutuhan masyarakat desa,’’ tambahnya.

Advertisement

 Apabila pegawai ASN melanggar peraturan tersebut, akan diberikan hukuman disiplin dengan ketentuan yang berlaku. Yakni, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Juga, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

 ‘’Apabila ada pegawai yang melanggar, ada sanksi dikenakan sesuai ketentuan. Sudah ada regulasi dari KemenPAN-RB,’’ pungkasnya. (ewi/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Delapan Honorer di Bojonegoro Belum Diangkat ASN

Delapan Honorer di Bojonegoro Belum Diangkat ASN

Status delapan guru honorer di Bojonegoro masih belum menemui kepastian. Mereka belum berstatus aparatur sipil negara (ASN), baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

61 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Blora Bakal Beralih Status, 55 Guru dan Enam Tenaga Teknis

61 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Blora Bakal Beralih Status, 55 Guru dan Enam Tenaga Teknis

Kabar gembira datang kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkab Blora. 

Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka November 2026, PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu!

Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka November 2026, PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu!

Siap-siap! Pendaftaran CPNS 2026 resmi dibuka November ini. Cek jadwal seleksi, syarat usia khusus jalur PNS, hingga kepastian nasib pengangkatan PPPK Paruh Waktu di sini!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer