Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Blora Targetkan Raih Opini WTP Lagi dari BPK

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
APBD: Bupati Blora Arief Rohman menyerahkan LKPD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 unaudited kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Jumat lalu (15/3).
APBD: Bupati Blora Arief Rohman menyerahkan LKPD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 unaudited kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Jumat lalu (15/3).

BLORA, Radar Bojonegoro - Bupati Blora Arief Rohman berharap Kabupaten Blora bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya pun telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 unaudited ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah, Jumat (15/3).


Advertisement

Bupati Arief mengatakan, untuk mempertahankan capaian WTP tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa hal. Khususnya, dalam perbaikan tata kelola keuangan. ’’Harapan kami, agar hasil pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun Anggaran 2023, kembali mendapatkan opini WTP,” ujarnya.

’’Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mempertahankan WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023, di antaranya terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Selain itu, menurutnya, juga terus berupaya memperbaiki kelemahan serta kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan. Termasuk berusaha semaksimal mungkin menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Advertisement

Serta, penguatan komitmen dan integritas. Dengan diserahkannya LKPD unaudited kepada BPK tersebut, kemudian akan dilakukan serangkaian audit atau pemeriksaan secara terperinci. Dan, Pemkab Blora siap mendukung kelancaran proses pemeriksaan tersebut.

’’Kami siap untuk dilakukan audit terinci atas LKPD yang telah kami serahkan. Sebagai lanjutan proses audit interim I pada akhir tahun anggaran 2023 dan audit interim II pada awal tahun 2024,” imbuh Bupati Arief.

Ia juga mengatakan, pihaknya menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan LKPD. Untuk itu, Pemkab Blora selalu berupaya mendukung penuh semua proses pemeriksaan melalui arahan kepada seluruh perangkat daerah agar kooperatif.  Baik dan proaktif serta menyiapkan data-data yang diperlukan selama pemeriksaan audit terinci.

Advertisement

Koreksi dan masukan dari Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, lanjut Bupati, sangat diharapkan. Sehingga, pemkab dapat mengetahui dan melakukan evaluasi atas kelemahan dalam laporan keuangan telah disusun. Agar kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka penyempurnaan LKPD.

Sementara itu, Kepala Sub Auditorat Wilayah III BPK Perwakilan Jawa Tengah Puspitaningtyas, mengapresiasi atas kepatuhan Pemkab Blora dalam menyampaikan LKPD secara tepat waktu. Menurutnya, dengan diterimanya dokumen LKPD tersebut, BPK akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terperinci.

’’Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Blora, Pemkab Purworejo, dan Pemkab Temanggung atas kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang mewajibkan daerah menyampaikan LKPD unaudited sebelum 31 Maret,” paparnya. (*/hul)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Merawat Sejarah Bojonegoro, Mengenang Jasa Leluhur

Merawat Sejarah Bojonegoro, Mengenang Jasa Leluhur

Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349, Pemkab menggelar ziarah di tiga makam leluhur, Jumat (16/10).

Sinergi dan Gotong Royong Kunci Kemajuan Bojonegoro

Sinergi dan Gotong Royong Kunci Kemajuan Bojonegoro

Upacara Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke 349  dirangkai dengan peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Alun-Alun kemarin (20/10) berlangsung semarak.

 Jejak Kisah Tragedi Kelaparan di Bojonegoro Tahun 1939: Ibu Rela Tukar Bayi Demi Sepiring Nasi

Jejak Kisah Tragedi Kelaparan di Bojonegoro Tahun 1939: Ibu Rela Tukar Bayi Demi Sepiring Nasi

Tragedi kelaparan Bojonegoro di era kolonial terkuak! Arsip koran Belanda 1939 ungkap kisah pilu seorang ibu yang menukar bayinya demi sepiring nasi gara-gara kebijakan eksploitatif dan ulah Bupati yang korup. Baca selengkapnya di sini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer