Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tuntutan Perbaikan Jalan Oleh Warga Ponpin Berakhir Deadlock

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
BELUM MUFAKAT: Warga Ponpin memberikan keterangan usai rapat yang berakhir deadlock. (DEWI SAFITRI/RADAR BOJONEGORO)
BELUM MUFAKAT: Warga Ponpin memberikan keterangan usai rapat yang berakhir deadlock. (DEWI SAFITRI/RADAR BOJONEGORO)

 


Advertisement

PEMBAHASAN tuntutan perbaikan Jalan Pondok Pinang yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati dilaksanakan di Kantor Kecamatan Bojonegoro kemarin (13/3) berakhir deadlock (buntu).

Dengan tuntutan warga Desa Sukorejo dan Kelurahan Ngrowo untuk perbaikan Jalan Pondok Pinang. Namun, terkendala masalah lahan yang diklaim milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mensyaratkan harus ada kontrak dengan warga terkait penggunaan lahan.

Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto mengatakan, sudah mempertemukan warga dengan PT KAI untuk penegasan status lahan. Karena PT KAI mengklaim bahwa itu merupakan lahan miliknya.

Advertisement

Sehingga, PT KAI memberikan syarat, yakni meminta agar ada semacam kontrak antara warga dengan PT KAI untuk pengelolaan lahan.

‘’Sekarang saya serahkan kepada perwakilan warga untuk menindaklanjuti. Nanti mereka akan berkomunikasi lebih dulu,’’ ujarnya.

Terkait tuntutan pembangunan di Jalan Pondok Pinang tersebut, orang nomor satu di Bojonegoro itu meminta masalah hukum mengenai lahan tersebut dibereskan terlebih dulu.

Advertisement

‘’Kalau masalah hukumnya sudah selesai, maka pemkab akan siap itu,’’ tuturnya.

Alham warga Pondok Pinang mengatakan, hasil dari pertemuan kemarin (13/3) deadlock karena tidak ketemu satu pemahaman antara warga dengan PT KAI.

Sedangkan, pemkab tetap mengacu dengan hukum. Sementara, warga berdasar konsideran yang ada.

Menurutnya, Jalan Pondok Pinang tersebut pada 2009 sudah dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Di antaranya, dibangun paving, listrik, PDAM, hingga jembatan. Tidak ada yang dipenjarakan karena mengalokasikan APBD untuk pembangunan tersebut.

 

 


‘’Kalau masalah hukumnya sudah selesai, pemkab akan siap itu (membangun),’’

- Adriyanto, Pj Bupati Bojonegoro


‘’Kenapa sekarang harus ribet-ribet seperti ini. Pertanyaannya, ini sebenarnya mau membangun atau tidak?,’’ lanjutnya.

Dia menyampaikan, ada dua tuntutan yang diajukan warga. Di antaranya, pembangunan Jalan Pondok Pinang dan mengenai urusan lahan biar menjadi urusan warga dengan PT KAI.

Namun, karena PT KAI memberikan syarat bahwa warga harus mau memperpanjang atau membuat surat kontrak kerja sama penggunaan lahan. Sedangkan, di sisi warga itu tidak mungkin terjadi. Maka, pertemuan tersebut dianggap deadlock.

‘’Kita dikunci oleh PT KAI, jadi deadlock. Kalau memang seperti itu, mungkin kami tanami pohon saja sekalian,’’ pungkasnya. (ewi/msu) 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Anggaran Perbaikan Jalan Provinsi di Blora Dipangkas Satu Ruas Rp 12,2 Miliar

Anggaran Perbaikan Jalan Provinsi di Blora Dipangkas Satu Ruas Rp 12,2 Miliar

Perbaikan jalan provinsi di Blora mengalami perubahan. Satu dari tiga titik mengalami pengurangan anggaran, yakni untuk ruas Kunduran-Ngawen.

 Perbaikan Jalan Bojonegoro-Padangan Lambat, BBPJN Jatim Klaim Sudah 75 Persen

Perbaikan Jalan Bojonegoro-Padangan Lambat, BBPJN Jatim Klaim Sudah 75 Persen

Perbaikan jalan jalan nasional turut Desa Mojosari, Kecamatan Kalitidu yang sudah berlangsung sekitar setengah tahun. Pengendara berharap pengerjaan segera rampung.

Warga Nglebak Blora Lanjutkan Perbaikan Jalan

Warga Nglebak Blora Lanjutkan Perbaikan Jalan

Semangat warga Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, untuk memperbaiki akses jalan di kawasan hutan tidak surut meski sebelumnya Sekretaris Desa Nglebak ditetapkan sebagai tersangka terkait kegiatan perbaikan jalan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer