
PEMBAHASAN tuntutan perbaikan Jalan Pondok Pinang yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati dilaksanakan di Kantor Kecamatan Bojonegoro kemarin (13/3) berakhir deadlock (buntu).
Dengan tuntutan warga Desa Sukorejo dan Kelurahan Ngrowo untuk perbaikan Jalan Pondok Pinang. Namun, terkendala masalah lahan yang diklaim milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mensyaratkan harus ada kontrak dengan warga terkait penggunaan lahan.
Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto mengatakan, sudah mempertemukan warga dengan PT KAI untuk penegasan status lahan. Karena PT KAI mengklaim bahwa itu merupakan lahan miliknya.
Sehingga, PT KAI memberikan syarat, yakni meminta agar ada semacam kontrak antara warga dengan PT KAI untuk pengelolaan lahan.
‘’Sekarang saya serahkan kepada perwakilan warga untuk menindaklanjuti. Nanti mereka akan berkomunikasi lebih dulu,’’ ujarnya.
Terkait tuntutan pembangunan di Jalan Pondok Pinang tersebut, orang nomor satu di Bojonegoro itu meminta masalah hukum mengenai lahan tersebut dibereskan terlebih dulu.
‘’Kalau masalah hukumnya sudah selesai, maka pemkab akan siap itu,’’ tuturnya.
Alham warga Pondok Pinang mengatakan, hasil dari pertemuan kemarin (13/3) deadlock karena tidak ketemu satu pemahaman antara warga dengan PT KAI.
Sedangkan, pemkab tetap mengacu dengan hukum. Sementara, warga berdasar konsideran yang ada.
Menurutnya, Jalan Pondok Pinang tersebut pada 2009 sudah dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Di antaranya, dibangun paving, listrik, PDAM, hingga jembatan. Tidak ada yang dipenjarakan karena mengalokasikan APBD untuk pembangunan tersebut.
‘’Kalau masalah hukumnya sudah selesai, pemkab akan siap itu (membangun),’’
- Adriyanto, Pj Bupati Bojonegoro
‘’Kenapa sekarang harus ribet-ribet seperti ini. Pertanyaannya, ini sebenarnya mau membangun atau tidak?,’’ lanjutnya.
Dia menyampaikan, ada dua tuntutan yang diajukan warga. Di antaranya, pembangunan Jalan Pondok Pinang dan mengenai urusan lahan biar menjadi urusan warga dengan PT KAI.
Namun, karena PT KAI memberikan syarat bahwa warga harus mau memperpanjang atau membuat surat kontrak kerja sama penggunaan lahan. Sedangkan, di sisi warga itu tidak mungkin terjadi. Maka, pertemuan tersebut dianggap deadlock.
‘’Kita dikunci oleh PT KAI, jadi deadlock. Kalau memang seperti itu, mungkin kami tanami pohon saja sekalian,’’ pungkasnya. (ewi/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




