Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PNS di Lamongan Terima Rapelan Kenaikan Gaji

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Ilustrasi (AINUR OCHIEM/RDR.LMG)
Ilustrasi (AINUR OCHIEM/RDR.LMG)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Lamongan mulai dibayarkan bulan ini. Pegawai pemerintah tersebut menerima rapelan kenaikan 8 persen sesuai keputusan Kementrian Keuangan.


Advertisement

Kabid Perbendaharaan BPKAD Lamongan Imam Amrozi menjelaskan, petunjuk teknis untuk kenaikan gaji PNS sudah keluar.

Bulan ini, PNS menerima gaji sekaligus pembayaran kenaikan gajinya.

“Bulan lalu karena PP keluar setelah perencanaan pembayaran gaji, sehingga kenaikannya ditunda hingga Maret menunggu juknis. Kenaikan bulan Januari Februari dirapel di bulan ini,” jelasnya.

Advertisement

Imam mengatakan, kenaikan 8 persen hanya untuk gaji pokok termasuk tunjangan melekat seperti keluarga, istri dan anak, tunjangan BPJS, dan tunjangan pajak. Sesuai PP, kenaikan tahun ini hanya berlaku untuk PNS.

Sementara PPPK tidak. Sebab, mereka baru menerima SK kontrak. Sementara tambahan perbaikan penghasilan (TPP) yang dicairkan tengah bulan ini, perhitungan atau instrumennya ditetapkan daerah. Pertimbangannya kedisiplinan dan kinerja. Besaran nilai yang diterima setiap PNS berbeda. 

Belanja pegawai di Lamongan dalam APBD 2024 dialokasikan Rp 1,1 triliun. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji PNS didasarkan pada golongan dan masa kerja. Golongan 1 misalnya. Mereka yang bermasa kerja terendah, 0 - 1 tahun, gajinya Rp 1,6 juta. Sementara masa kerja 2 tahun Rp 1,7 juta per bulan.

Advertisement

Sedangkan golongan tertinggi, VI e bisa menerima gaji sekitar Rp 3,8 juta untuk masa kerja paling rendah. Gaji tersebut sudah berdasarkan kenaikan 8 persen. 

Menurut Amrozi, kenaikan gaji PNS sebelumnya terakhir pada 2019. Nilainya 5 persen. Kenaikan gaji PNS ini sudah dialokasikan dalam dana alokasi umum (DAU), sehingga tidak mengganggu perencanaan belanja daerah. “Kenaikan ini kebijakan pusat, mungkin  pertimbangannya juga sudah empat tahun belum ada kenaikan gaji,” terangnya. (rka/yan)

Advertisement
Editor : Hakam Alghivari
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mayoritas ASN Blora Berstatus PPPK

Mayoritas ASN Blora Berstatus PPPK

Sebanyak 57 Persen ASN Blora berstatus PPPK. Regenerasi jabatan struktural jadi tantangan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, PPPK tidak bisa menduduki jabatan struktural. 

Alhamdulillah! Gaji ke-13 Pensiunan PNS, PPPK, TNI, dan Polri Cair 2 Juni 2026 Utuh Tanpa Potongan, Segini Rincian Tiap Golongan

Alhamdulillah! Gaji ke-13 Pensiunan PNS, PPPK, TNI, dan Polri Cair 2 Juni 2026 Utuh Tanpa Potongan, Segini Rincian Tiap Golongan

Kabar gembira! PT Taspen pastikan Gaji ke-13 pensiunan PNS cair serentak mulai 2 Juni 2026 full tanpa potongan. Cek rincian nominal, daftar tunjangan, dan imbauan resminya di sini.

Jumlah PPPK Pemkab Bojonegoro Tidak Dikurangi, Muncul Rumor Bakal Diangkat Jadi PNS

Jumlah PPPK Pemkab Bojonegoro Tidak Dikurangi, Muncul Rumor Bakal Diangkat Jadi PNS

Pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD belum berdampak di Bojonegoro. Terlebih hingga kini belum ada rencana atau informasi pengurangan gaji maupun jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer