Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Blora Subsidi Retribusi Pedagang Pasar

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
RAMAI: Aktivitas jual beli di Pasar Induk Cepu tampak ramai lancar. Pedagang menyambut baik kebijakan subsidi retribusi. (LUKMAN HAKIM/RADAR BLORA)
RAMAI: Aktivitas jual beli di Pasar Induk Cepu tampak ramai lancar. Pedagang menyambut baik kebijakan subsidi retribusi. (LUKMAN HAKIM/RADAR BLORA)

BLORA, Radar Bojonegoro - Setelah banyak penolakan kenaikan retribusi pasar daerah oleh pedagang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengambil langkah kebijakan fiskal, dengan menyubsidi retribusi pedagang pasar sebesar 40 hingga 50 persen. Kebijakan itu berlaku hingga akhir Desember mendatang.


Advertisement

Kepala Bidang (Kabid) Pasar Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Blora Margo Yuwono mengatakan, setelah menimbang beberapa masukan dari pedagang yang keberatan dengan tarif retrubusi baru, pemkab membuat kebijakan fiskal bagi pedagang pasar.

’’Pedagang diberikan keringanan pembayaran retribusi yang sudah ditetapkan awal tahun ini,” terangnya. Margo menjelaskan, kebijakan tersebut langsung diteken Bupati Blora Arief Rohman melalui surat keputusan (SK) keringanan retribusi.

Besaran keringanan sekitar 40 hingga 50 persen dari ketentuan awal yang disepakati dalam peraturan daerah (perda) atau pedagang hanya membayar sekitar Rp 350 hingga Rp 325 meter persegi per hari. ’’Mulai dari kios maupun los yang digunakan berjualan pedagang,” jelasnya.

Advertisement

Pihaknya menyampaikan, kebijakan tersebut dimulai Februari hingga Desember mendatang. Kebijakan itu diambil dengan beberapa pertimbangan ekonomi.

Salah satunya, karena melihat kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya dan adanya kebakaran pasar beberapa waktu lalu. ’’Dengan berbagai pertimbangan ekonomi itu, retribusi tetap berlaku tapi ada keringanan bagi pedagang,” jelasnya.

Siti Mutamimah salah satu Pedagang Pasar Induk Cepu menyambut baik kebijakan tersebut. Sebab, pedagang banyak yang merasa keberatan bila retribusi dinaikkan dengan kondisi pasar tidak seramai dahulu.

Advertisement

Ia berharap ke depan retribusi juga bisa dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas pasar. ’’Fasilitas pasar terutama parkir kalau di sini, bisa diperlebar lagi,” katanya. (luk/bgs)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Produksi Padi Tertinggi: DPRD Ingatkan Pemkab Bojonegoro Lebih Serius

Produksi Padi Tertinggi: DPRD Ingatkan Pemkab Bojonegoro Lebih Serius

PEMKAB jangan terlena dengan sejumlah pencapainnya beberapa waktu terakhir, terutama dalam posisi Bojonegoro menjadi produsen padi terbesar menurut badan pusat statistik (BPS) per November ini.

Desa Klino Tak Cairkan BKKD 2026

Desa Klino Tak Cairkan BKKD 2026

Pemerintah kabupaten (pemkab) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 170 miliar pada program bantuan keuangan khusus desa (BKKD) di tahun ini. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer