Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Lamongan Bakal Bahas Empat Raperda Inisiatif Legislatif

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
DIPERCEPAT: DPRD Lamongan dan Pemkab Lamongan sepakat jika bisa diselesaikan dalam sekali pembahasan Propemperda, tidak dipecah menjadi dua semester seperti sebelumnya. (IST/RDR.LMG)
DIPERCEPAT: DPRD Lamongan dan Pemkab Lamongan sepakat jika bisa diselesaikan dalam sekali pembahasan Propemperda, tidak dipecah menjadi dua semester seperti sebelumnya. (IST/RDR.LMG)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Lamongan Tahun 2024 mulai diagendakan. Ada empat rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD Lamongan yang bakal dibahas.


Advertisement

‘’Empat Raperda inisiatif DPRD Lamongan, meliputi sistem kesehatan daerah, penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta badan permusyawaratan desa,’’ tutur Ketua Bapemperda DPRD Lamongan, Saifudin Zuhri

Saifudin, sapaan akrabnya menjelaskan, Raperda sistem kesehatan daerah menjadi pertimbangan, karena sering melihat keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. ‘’Jadi mempermudah  masyarakat mendapatkan akses kesehatan,’’ imbuhnya.

Dengan adanya Perda tersebut, diharapkan nantinya masyarakat Lamongan dilayani dengan cepat dan tepat. Terpenting memiliki KTP Lamongan atau surat keterangan penduduk asli Lamongan.

Advertisement

‘’Kita ingin masyarakat tenang, karena Lamongan punya program itu,’’ ujar politisi F-PKB ini.

Sedangkan, Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan agar petani lebih diperhatikan. Sehingga, anggaran di Kabupaten Lamongan ini lebih berpihak kepada petani. ‘’Jadi pemerintah hadir untuk petani,’’ harapnya.

Legislatif Lamongan memberikan perhatian mulai sebelum tanam, saat tanam, paska tanam, dan paska panen. Harapannya pemerintah hadir mulai proses awal hingga petani merasakan hasil kerja kerasnya. ‘’Kami berharap bisa mensejahterakan petani,’’ ucap Saifudin.

Advertisement

Sementara itu, sebelumnya sudah ada Perda terkait penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila. Namun, diakuinya, Raperda ini lebih komperhensif, terkait penanggulangan prostitusi offline maupun online. Pihaknya khawatir prostitusi makin menjamur jika tidak ditangani dalam Perda, karena Lamongan merupakan wilayah santri.

‘’Sehingga harapannya meminimalisir dan menanggulangi prostitusi di Lamongan, Harapannya mencegah generasi kita agar tidak dicekoki itu,’’ terang Saifudin.

Terakhir, Raperda badan permusyawaratan desa tujuannya untuk memperkuat posisi BPD sebagai mitra kepala desa. ‘’Kita berupaya memikirkan kesejahteraan BPD supaya kinerja mereka semakin baik dan bisa menjadi alat kontrol di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,’’ ujarnya.

Saifudin berharap dengan empat Raperda ini, untuk memperbaiki kebijakan yang tujuan utamanya untuk kepentingan masyarakat Lamongan secara keseluruhan. ‘’Sementara yang belum baik kita perbaiki. Sedangkan yang sudah baik, kalau bisa kita tingkatkan,’’ tukasnya.

Saifudin mengatakan, dalam rapat terakhir bersama Pemkab Lamongan yakni membahas terkait judul raperda yang menjadi SK Propemperda, agar bisa dibahas dalam sekali. Sehingga lebih efektif dari biasanya memakan waktu hingga dua semester.

Menurut dia, mengingat usulan pemerintah tidak banyak, maka DPRD dan Pemkab Lamongan sepakat menginginkan sekali pembahasan. ‘’Ada empat Raperda inisiatif juga dari pemerintah bisa diselesaikan dalam sekali pembahasan, tidak dipecah menjadi dua semester seperti sebelumnya,’’ ucap Saifudin. (sip/ind)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD  Bojonegoro Usulkan Tiga Rapeda Inisiatif

DPRD Bojonegoro Usulkan Tiga Rapeda Inisiatif

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menyepakati 13 program pembentukan peraturan daerah (propemperda) untuk tahun depan.

DPRD Bojonegoro Belum Bahas Raperda Dana Abadi Lingkungan

DPRD Bojonegoro Belum Bahas Raperda Dana Abadi Lingkungan

Lima di antaranya dibahas dalam masa sidang I. Namun, satu raperda disebut kemungkinan besar tidak akan dibahas, yakni raperda tentang dana abadi daerah bidang lingkungan.

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Bojonegoro Sudiyono menjelaskan, ada empat klausul yang dibahas dalam raperda tersebut. Pertama perihal masa jabatan kades menjadi delapan tahun. Serta, kades menjabat dua periode sebelum Undang-Undang (

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer