
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro hingga Jumat (2/2), belum mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Padahal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menetapkan batas akhir usulan sampai 31 Januari lalu.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Aan Syahbana, Kabupaten Bojonegoro masih belum mengajukan usulan kuota PPPK ke Kemen PAN-RB.
Sebab, masih dilakukan proses pembahasan dan menerima usulan dari semua OPD. ‘’Masih proses pembahasan, kuota yang diusulkan menyesuaikan dengan kebutuhan pemkab,” terangnya.
Selain itu, kuota akan diusulkan masih difokuskan pada formasi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan administrasi.
Namun, jumlah usulan tersebut masih belum bisa dipastikan. Meski, tahun ini kuota PPPK diperkirakan akan berkurang, dibanding pada tahun lalu, mengacu kebutuhan di Bojonegoro.
‘’Perkiraan Februari sudah mengajukan usulan kuota,’’ pungkasnya.
Sementara itu, kuota PPPK pada 2023 Pemkab Bojonegoro menerima kuota PPPK sebanyak 2.884 dari Kemen PAN-RB. Rinciannya, 1.894 formasi guru, 768 formasi Nakes (tenaga kesehatan) dan 182 formasi teknis. (dan/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





