BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 di Pandapa Malowopati kemarin (25/1).
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemaparan terkait kebijakan pengelolaan, penyaluran, dan prioritas pemanfaatan Dana Desa 2024. Kemudian, dilanjutkan dengan kunjungan lapangan di Desa Plesungan, Kecamatan Kapas. Dan, Desa Sidobandung, Kecamatan Balen.
Dalam kegiatan ini, hadir secara langsung Direktur Dana Desa Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Juga, jajaran para pejabat Kemenkeu RI lainnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, kepala KPPN, dan Asda Bojonegoro. Selanjutnya, kepala OPD terkait se Provinsi Jawa Timur dan Jawa Timur. Seluruh Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Bojonegoro turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan, saat ini indeks pembangunan manusia (IPM) Bojonegoro mengalami kenaikan sebesar 1,68. Dari angka IPM 70,12 pada 2022 meningkat menjadi 71,8 di 2023.
Selain itu, dari capaian desa mandiri se- Indonesia Kabupaten Bojonegoro terbanyak. Yakni, dengan angka 262 desa mandiri dan 157 desa maju. Bojonegoro sudah bebas dari desa berkembang pada 2023. ‘’Masing-masing desa bersinergi. Semoga ada peningkatan di 2024,’’ tuturnya.
Bu Nurul berharap, segala ikhtiar untuk membangun Bojonegoro, terutama dalam mewujudkan Bojonegoro TEDUH bisa terwujud. TEDUH sendiri, yakni Tertib, Ekonomi Tumbuh, Damai, Ulet, dan Harmoni. ‘’Semoga terwujud dan berkah barokah. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bekal dalam pelaksanaan penganggaran 2024,’’ tuturnya mewakili Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto.
Direktur Dana Desa Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan DJPK Kemenkeu RI Jaka Sucipta mengatakan, kebijakan dana desa sangat dinamis. Juga, strategis karena satu-satunya instrumen transfer daerah yang langsung menyentuh level masyarakat paling bawah.
Maka, dana desa perlu dikawal dan pantau bersama. Terutama, untuk penggunaannya. Sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.
‘’Terima kasih Bu Sekda telah mengizinkan dan memfasilitasi kegiatan hari ini. Tentu, kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari Pemkab Bojonegoro. Apresiasi setinggi-tingginya karena telah mendukung kegiatan ini,’’ ujarnya. (*/ewi)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!






