Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pesanggem Kecamatan Bubulan Pertanyakan Hibah Pupuk Subsidi

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
PETANI HUTAN: Petani hutan belum menerima pupuk subsidi, mereka mendesak segera direalisasikan. (YANA DWI K./RADAR BOJONEGORO)
PETANI HUTAN: Petani hutan belum menerima pupuk subsidi, mereka mendesak segera direalisasikan. (YANA DWI K./RADAR BOJONEGORO)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Petani hutan atau pesanggem memertanyakan realisasi hibah pupuk. Sebab, hingga Selasa (16/1) para petani di Kecamatan Bubulan belum menerima program dari pemerintah yang sudah dianggarkan di APBD 2023 itu.


Advertisement

Hibah pupuk dianggarkan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2023 dinilai masih nihil. Hingga melewatkan masa pemupukan. Petani kawasan hutan menilai penyalurannya tidak jelas. Sebab, belum ada jawaban dari pihak terkait. Mereka mendesak agar segera merealisasikan.

‘’Belum ada realisasi,’’ ujar Darkasi, Pesanggem Kecamatan Bubulan kemarin (16/1).

Menurut dia, saat ini masa tanam jagung. Diprediksi panen pada pertengahan Februari. Seharusnya pemerintah hadir pada masa pemupukan seperti dijanjikan sebelumnya. Yakni memberi hibah pupuk pada pesanggem.

Advertisement

‘’Dua kali masa pemupukan kami tidak menerima hibah sama sekali. Padahal, sudah dibahas dan dianggarkan,’’ ungkapnya.

Untuk menagih janji, Darkasi menyampaikan, telah bertanya ke pihak terkait. Namun, jawabannya belum dan tidak dijelaskan alasannya.

Wakil Ketua Asosiasi Masyarakat Pemanfaat Hutan (Asmaptan) Bojonegoro Eka Supriyadi menjelaskan, penganggaran hibah pupuk dimasukkan pada P-APBD 2023 senilai Rp 16 miliar dan APBD 2024 sebanyak Rp 109 miliar.

Advertisement

‘’Anggarannya termasuk pupuk bagi kawasan hutan dan di luarnya (pertanian seperti padi),’’ tambahnya.

Eka sapaannya menambahkan, untuk anggaran 2023 ditujukan bagi 862 hektare kawasan hutan. Sedangkan, 2024 belum diketahui jumlah luasan lahan hingga penerimanya. Namun, disesalkan hibah pupuk belum terealisasi bahkan, belum jelas hingga kini.

Dia menuturkan, telah melewati tahun anggaran seharusnya realisasi mulai berjalan. ‘’Yang jadi pertanyaan kan ini. Sudah dianggarkan tapi, belum terealisasi. Apakah tidak digunakan anggarannya,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pembiayaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro Yuni Arba'atun mengatakan, hibah pupuk masih tahap verifikasi. ‘’Di 2024 masih verifikasi ulang,’’ terangnya. (yna/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dua Kecamatan di Bojonegoro Nihil SPPG

Dua Kecamatan di Bojonegoro Nihil SPPG

Dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berdiri merata di seluruh wilayah Bojonegoro. Tercatat ada dua kecamatan yang nihil SPPG, yaitu Kecamatan Margomulyo dan Kedewan. ‘

Sebanyak 345 KDKMP di Bojonegoro Belum Beroperasi

Sebanyak 345 KDKMP di Bojonegoro Belum Beroperasi

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Dindagkopum) Bojonegoro Moh. Akhmadi menyebut, 85 koperasi itu merupakan KDKMP yang diresmikan di Nganjuk pada 16 Mei lalu.

Semua Kecamatan di Blora Rata Digilir Padam

Semua Kecamatan di Blora Rata Digilir Padam

Manajer PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Blora Wardoyo memastikan, tak ada wilayah yang luput dari jadwal pemadaman. “Setiap kecamatan pasti kena,” ujarnya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer