Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

MUI Dorong Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Ilustrasi Perempuan (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)
Ilustrasi Perempuan (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)

BOJONEGORO,Radar Bojonegoro- Sesuai amanat undang-undang, keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Namun, kuta itu tak terpenuhi di DPRD Bojonegoro.


Advertisement

Dari 50 kursi di DPRD Bojonegoro, hanya terdapat lima anggota DPRD perempuan, atau kuota perempuan hanya 10 persen.

‘’Kami harap masyarakat ke depan memilih pemimpin negara atau daerah sesuai dengan semestinya. Kami mendorong keterwakilan perempuan. Perempuan sangat agung dan perlu didayagunakan (diberdayakan),’’ kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bojonegoro Alamahul Huda.

Menurut Gus Huda, dalam konteks bernegara, tidak ada perbedaan pemimpin laki-laki dan perempuan. ‘’Dalam pandangan beragama khususnya berkenaan perempuan memimpin sudah banyak ulama memperbolehkan,’’ tandasnya.

Advertisement

Sesuai data di DPRD Bojonegoro, lima anggota DPRD perempuan meliputi Sally Atyasasmi, dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); Wahyuni Susilowati dan Mitro'atin dari Partai Golongan Karya (Golkar); Natasha Devianti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); dan Sri Sudarumiyati dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Di dalam poin 7 ayat 1 Pasal 10 Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Sehingga, di DPRD Bojonegoro idelanya minimal terdapat 15 legislator perempuan.

Advertisement

‘’Perempuan tidak diwajibkan memimpin namun, diperbolehkan,’’ tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro’atin menambahkan, keterwakilan perempuan di parlemen masih minim. Sehingga meminta tidak memandang politik sesuatu yang kejam dan kotor. Melainkan upaya memperjuangkan hak.

‘’Dengan keterlibatan perempuan di parlementer bisa memberi suara dan menyuarakan kepentingan perempuan itu sendiri. Turut ke dalam pengambilan keputusan dan kebijakan,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) itu menilai perempuan manusia terhormat dan bermartabat serta mulia. Potensi itu bisa digunakan untuk bergerak di bidang politik. ‘’Kita harus bangga dilahirkan sebagai perempuan,” pungkasnya. (yna/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

MUI Haramkan Rokok Elektrik, Anggota Polri Dilarang Konsumsi Vape

MUI Haramkan Rokok Elektrik, Anggota Polri Dilarang Konsumsi Vape

Bagi warga yang mengonsumsi vape (rokok eletrik) dianjurkan segera berhenti, karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkannya, sesuai fatwa MUI Nomor 131 tahun 2026.

MUI Resmi Haramkan Vape, Bukan Hanya Pengguna, Produsen dan Penjual Juga Terdampak

MUI Resmi Haramkan Vape, Bukan Hanya Pengguna, Produsen dan Penjual Juga Terdampak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Keputusan ini tidak hanya berlaku bagi penggunanya, tetapi juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan rokok elektrik.

Enam Ormas dapat Hibah Ratusan Juta dari Pemkab Bojonegoro  

Enam Ormas dapat Hibah Ratusan Juta dari Pemkab Bojonegoro  

Enam organisasi masyarakat (ormas) mendapat hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tahun ini. Nominalnya mencapai ratusan juta rupiah. Bantuan tersebut akan cair minggu ini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer