
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander diduga tidak netral. Karena dianggap memihak salah satu calon legislatif (caleg). Laporan dilayangkan pemuda desa setempat ke Badan Pengawas Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten (Bawaslukab) Bojonegoro pada 2 Januari lalu.
Mereka berharap demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) harus netral.
‘’Kami sudah melapor ke bawaslukab dan sudah masuk menjadi laporan pada 2 Januari lalu,’’ terang salah satu pemuda yang enggan ditulis namanya itu.
Menurut sumber tersebut, terlapor yakni ketua PPS. Sedangkan pelapor pemuda desa setempat. Dilaporkan ke bawaslukab dengan dua dugaan pelanggaran. Pertama ada indikasi keberpihakan ketua PPS terhadap salah satu caleg.
Terbukti melalui chat atau obrolan WhatsApp salah satu pendaftar kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan ketua KPPS. ‘’Menyatakan jika mengikuti rekrutmen KPPS harus pilih salah satu caleg didukungnya. Jika, tidak maka, tidak dilibatkan (menjadi KPPS),” lanjut dia.
Selanjutnya yakni dugaan proses perekrutan KPPS tidak sesuai. Dia menyampaikan, hasil seleksi pada 29 Desember tidak sesuai dengan pengumuman seleksi administrasi 23 Desember lalu. Peserta tidak lolos seleksi administrasi dinyatakan lolos dalam pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS. ‘’Jadi, yang sebelumnya tidak lolos administrasi jadi lolos menjadi KPPS,” ujarnya.
Pria 30 tahun itu mengatakan, telah mendapat jawaban dari bawaslukab. Bahwa akan segera melaksanakan rapat pleno dan menindaklanjuti hingga menghubungi komisi pemilihan umum kabupaten (KPUK).
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslukab Bojonegoro Weni Andriari dikonfirmasi terpisah membenarkan laporan dugaan keberpihakan Ketua PPS Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander telah masuk pada 2 Januari. Berisi dua poin dugaan pelanggaran. Yakni keberpihakan pada salah satu caleg dan ketidaksesuaian rekrutmen KPPS.
‘’Saat ini tahap kajian awal. Akan dilimpahkan ke panwascam (panitia pengawas kecamatan),” jelasnya. Sebab, locus atau tempat kejadian perkara berada di desa. Terkait sanksi, Weni sapaan akrabnya menuturkan, belum bisa memastikan.
Lantaran masih harus melalui klarifikasi dan verifikasi. Adapun peraturannya tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
‘’Belum bisa memastikan (sanksi) karena harus mengkaji terlebih dahulu,” terangnya. Dia melanjutkan, saat ini memasuki proses penanganan. Termasuk di antaranya permintaan klarifikasi dari terlapor.
Sementara itu, Ketua PPS Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander Jadi Antoko belum bisa dikonfirmasi melalui pesan hingga telepon Whatsapp terkait dugaan keberpihakannya pada salah satu caleg. (yna/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





