Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nikah Dini Picu Kematian Ibu dan Anak

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Ilustrasi Nikah Dini (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)
Ilustrasi Nikah Dini (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro belum terbebas dari nikah dini. Meskipun, data terakhir menyebutkan penurunan dari tahun sebelumnya.


Advertisement

Berdasar data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, angka diska (dispensasi kawin) pada 2021 sebanyak 608 diska, 2022 sebanyak 527 diska, dan 2023 sebanyak 448 diska.

Nikah dini itu, berdampak buruk bagi ibu dan anak. Dari risiko stunting, berat badan lahir rendah (BBLR), kurangnya pengetahuan pola asuh anak, hingga kematian ibu.

Batas minimal perkawinan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Anak. Yakni 19 tahun. ‘’Perkawinan anak berdampak bagi perempuan sebagai ibu dan anak itu sendiri. Bisa memicu kematian ibu,’’ jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro Heru Sugiharto kemarin (2/1).

Advertisement

Menurut dia, perkawinan anak harus dicegah. Agar bayi sehat dan tumbuh normal. Sebab, nikah dini berdampak signifikan pada ibu dan anak. ‘’Untuk anak berisiko stunting, BBLR, hingga gizi tidak tercukupi,’’ paparnya.

Kemudian, dikarenakan faktor ekonomi mengakibatkan rendahnya makanan bergizi, asupan vitamin dan nutrisi, serta buruknya keragaman pangan bersumber protein hewani.

Sedangkan, dampak bagi perempuan sebagai ibu meliputi tingginya tensi, kurangnya pengetahuan pola asuh anak, hingga berpotensi menyebabkan kematian. ‘’Kami sudah berupaya untuk menekan perkawinan anak. Dengan program dari DP3AKB sendiri dan sinergi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait,’’ klaimnya.

Advertisement

Meliputi Surat Edaran (SE) Bupati 31 Mei tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai dasar kebijakan; sosialisasi kepada satuan tugas (satgas) perlindungan perempuan dan anak (PPA), bina keluarga remaja, forum anak, program sekolah orang tua hebat; serta sosialisasi radio, media massa, leaflet, poster, dan video.

Dia menambahkan, untuk pencegahan bekerja sama dengan OPD terkait yakni adanya program wajib belajar 12 tahun, beasiswa perguruan tinggi, pendewasaan usia perkawinan, gugus tugas kabupaten layak anak (KLA), serta bimbingan pra nikah dari Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Bojonegoro.

 

 

 

‘’Menjangkau sampai tingkat bawah. Satgas PPA ada di setiap desa. Tujuannya mencegah perkawinan anak, kekerasan perempuan dan anak, serta stunting,’’ bebernya.

Namun, angka tersebut masih tinggi. ‘’Tahun ini menjadi tantangan besar. Karena tren menurun. Jadi  harus lebih turun lagi perkawinan anaknya,’’ ujarnya.

Panitera PA Bojonegoro Solikin Jamik mengatakan, dari banyaknya pengajuan diska hanya empat perkara ditolak. Serta, tidak ada perbedaan syarat pengajuan diska bagi pemohon hamil luar nikah maupun tidak.

‘’Hamil dan tidak merupakan alasan dikabulkan atau tidak, syaratnya sama,” jelasnya.  (yna/msu)

 

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

28 Perempuan di Bojonegoro Melahirkan Sebelum Nikah   

28 Perempuan di Bojonegoro Melahirkan Sebelum Nikah  

SEBANYAK 28 pasangan suami istri (pasutri) di Bojonegoro memiliki anak sebelum nikah resmi berdasarkan hukum negara.

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer