Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rawan Pelanggaran dan Sebaran Hoaks

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Ilustrasi Komisi Pemilu  (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)
Ilustrasi Komisi Pemilu (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)

BLORA,Radar Bojonegoro- Suhu kontestasi politik bakal memengaruhi sosial masyarakat dan juga media sosial (medsos). Seperti potensi penyebaran hoaks, black campaign, dan potensi pelanggaran lainnya yang merugikan masyarakat.


Advertisement

Karena itu, Bawaslu Blora berupaya menanggulangi kejadian seperti itu dengan cara meminta pandangan beberapa pihak media dan juga stakeholder terkait, dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengawasan Konten Internet kemarin (14/12).

Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawasluk Blora Muhammad Musta’in mengatakan, upaya ini sudah digodok matang. Ia menyebutkan ada beberapa strategi guna mengatasi kejadian yang dapat memecah belah masyarakat.

’’Kami melakukan patroli pengawasan siber bekerja sama dengan dinas terkait. Seperti, penelusuran kon­ten internet, baik pada portal berita maupun medsos. Lalu, pengawasan siber bersama organisasi ma­syarakat sipil,” ungkapnya.

Advertisement

’’Kami juga merekomendasikan bila ada konten hoaks untuk di-take down oleh pihak yang bertanggung jawab,” imbuhnya.

Pihaknya juga menerima saran dari awak media dan pihak lainnya agar ada inovasi dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu nanti. ’’Ada inovasi dari Dinkominfo Blora seperti bikin aplikasi lapor yang lebih khusus untuk masyarakat Blora. Bakal dipertimbangkan ke depannya,” jelasnya.

Kepala Dinkominfo Pratikto Nugroho menyampaikan, inovasi aplikasi yang ditawarkan diyakini bisa efektif untuk jajaran penyelenggara pemilu. Khususnya, bawaslu sebagai pengawas. Yakni, aplikasi Gardu Lapor Mas Arief.

Advertisement

’’Itu aplikasi simpel lewat WhatsApp yang melayani aduan masyarakat. Memang baru selesai trial dua bulan ini. Tapi, sudah efektif. Desember ini jadi awal penggunaan dan sudah mendapat puluhan laporan. Alhamdulillah, teratasi semua. Ini bagus untuk bawaslu. Semoga saran ini bisa diterima. Kami siap untuk kola­borasi memberantas hoaks,” tegas Pratikto.

Ia juga mengungkapkan, bawaslu perlu banyak sosialisasi di medsos yang jadi sarang pemilih pemula. ’’Gen Z ini kan banyak yang main medsos. Menurut data, 91.6 persen pemilih itu bermain medsos dan didominasi para generasi milenial serta gen Z itu. Kita perlu sasar di medsos,” jelasnya.

Senada dengan Pratikto, Tokoh Masyarakat Blora Urip Daryanto mengatakan, bahwa bawaslu butuh dukungan stakeholder dan jajaran kepolisian untuk menangkal informasi-informasi keliru dan meningkatkan literasi di masyarakat.

’’Sehingga berita hoaks bisa dipukul. Yang terbaru di Blora bikin ramai ma­syarakat, ada tabloid yang dikira black campaign itu. Jadi, perlu banyak konfirmasi dan klarifikasi. Ini menjadi tantangan bawaslu dan harus kita cegah karena dapat merugikan calon tertentu serta menodai proses demokrasi yang fair dan berkualitas,” tegasnya.

Pria yang akrab Mbah Urip itu juga menyarankan ke Bawaslu Blora menggandeng para video blogger (vlogger), blogger, dan pegiat media sosial ikut mengawasi mendsos dari serangan hoaks, politik SARA, kampanye hitam, dan politik uang. (hul/bgs)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mengenal Pemakzulan: Pengertian Umum, Makna dalam Politik, hingga Dasar Hukumnya Melalui UUD 1945

Mengenal Pemakzulan: Pengertian Umum, Makna dalam Politik, hingga Dasar Hukumnya Melalui UUD 1945

Pemakzulan merupakan istilah yang sering muncul dalam pembahasan politik dan ketatanegaraan, terutama ketika seorang presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan

Gibran Resmi Ajukan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Budi Arie Projo Benarkan

Gibran Resmi Ajukan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Budi Arie Projo Benarkan

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).

Bursa Cawapres Pengganti Gibran: AHY, Puan Maharani hingga Sufmi Dasco Masuk Radar Politik

Bursa Cawapres Pengganti Gibran: AHY, Puan Maharani hingga Sufmi Dasco Masuk Radar Politik

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, hingga Sufmi Dasco Ahmad, mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer