
LAMONGAN, Radar Lamongan – Raperda keamanan pangan bakal membuat UMKM pangan segar asal tumbuhan harus izin lebih dulu untuk mendapatkan sertifikat pangan.
Ketua Pansus II DPRD Lamongan, Sanditia Devis Saputra, mengatakan, ada masukan terkait raperda keamanan pangan agar bisa menjamin pelaku usaha dalam melakukan pengiriman barang.
Dia mencontohkan di IKN yang tidak menerima beras kalau tidak bersertifikat pangan. Sehingga, nantinya di Lamongan ada sertifikat pangan atau keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang dikeluarkan otoritas kompeten keamanan pangan (OKKP) di kabupaten setempat. ‘’Harapannya keterjaminan pengusaha pangan, kedua adanya jaminan kesehatan masyarakat saat mengkonsumsi,’’ ujarnya.
Namun, saat publik hearing Rabu (13/12), ada yang mengkhawatirkan raperda ini menjadi penghambat berkembangnya usaha.
Salah satu pemilik rumah makan di Lamongan, Saifudin, mengatakan, perlu adanya pembinaan dulu, sehingga timbul kesadaran pentingnya kesehatan. ‘’Sehingga masyarakat memiliki pola kehidupan sehat, sehingga angka kehidupan masyarakat semakin banyak,’’ ujarnya. (sip/yan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





