Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bahas Sertifikat Pangan di Lamongan

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
SERAP MASUKAN: Pertemuan Pansus II DPRD Lamongan dengan sejumlah elemen masyarakat terkait raperda keamanan pangan.(IST/RDR.LMG)
SERAP MASUKAN: Pertemuan Pansus II DPRD Lamongan dengan sejumlah elemen masyarakat terkait raperda keamanan pangan.(IST/RDR.LMG)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Raperda keamanan pangan bakal membuat UMKM pangan segar asal tumbuhan harus izin lebih dulu untuk mendapatkan sertifikat pangan.


Advertisement

Ketua Pansus II DPRD Lamongan, Sanditia Devis Saputra, mengatakan, ada masukan terkait raperda keamanan pangan agar bisa menjamin pelaku usaha dalam melakukan pengiriman barang.

Dia mencontohkan di IKN yang tidak menerima beras kalau tidak bersertifikat pangan. Sehingga, nantinya di Lamongan ada sertifikat pangan atau keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang dikeluarkan otoritas kompeten keamanan pangan (OKKP) di kabupaten setempat. ‘’Harapannya keterjaminan pengusaha pangan, kedua adanya jaminan kesehatan masyarakat saat mengkonsumsi,’’ ujarnya.

Namun, saat publik hearing Rabu (13/12), ada yang mengkhawatirkan raperda ini menjadi penghambat berkembangnya usaha.

Advertisement

Salah satu pemilik rumah makan di Lamongan, Saifudin, mengatakan, perlu adanya pembinaan dulu, sehingga timbul kesadaran pentingnya kesehatan. ‘’Sehingga masyarakat memiliki pola kehidupan sehat, sehingga angka kehidupan masyarakat semakin banyak,’’ ujarnya. (sip/yan)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kabupaten Blora Bidik Jadi Lumbung Pangan Jawa

Kabupaten Blora Bidik Jadi Lumbung Pangan Jawa

PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) melirik potensi Kabupaten Blora, yang diproyeksikan menjadi kawasan strategis produksi pangan di Pulau Jawa.

Daerah “Kurang Subur” Justru Jadi Raja Beras Jatim, Lamongan Mulai Terancam Bojonegoro

Daerah “Kurang Subur” Justru Jadi Raja Beras Jatim, Lamongan Mulai Terancam Bojonegoro

Bagi Lamongan, status juara kini bukan lagi zona nyaman. Selisih hanya 179 ton dengan Bojonegoro adalah alarm keras bahwa dominasi bisa runtuh kapan saja. Sementara bagi Bojonegoro, momentum ini menjadi pembuktian bahwa

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Bojonegoro Sudiyono menjelaskan, ada empat klausul yang dibahas dalam raperda tersebut. Pertama perihal masa jabatan kades menjadi delapan tahun. Serta, kades menjabat dua periode sebelum Undang-Undang (

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer