
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem. Buktinya, telah melakukan penebalan bantuan sosial (bansos).
Sebanyak 9.400 keluarga miskin di Bojonegoro mendapat penebalan bansos sebesar Rp 300 ribu setiap bulan.
“Kami terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di Bojonegoro pada 2024. Khususnya, kemiskinan ekstrem,” tutur Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto.
Orang nomor satu di Pemkab Bojonegoro itu menjelaskan, terkait kemiskinan banyak dimensi yang harus dilihat.
Membuktikan penanganan kemiskinan tidak hanya bisa ditangani satu institusi atau lembaga. Tapi, harus ada sinergi antara pusat dan daerah.
“Tingkat kemiskinan di Bojonegoro masih relatif tinggi, yakni pada angka 12 persen. Tapi, sudah mengalami penurunan, begitupun dengan kemiskinan ekstrem,” paparnya.
Terkait belanja untuk kemiskinan di Bojonegoro, menurut Pak Adriyanto, sudah cukup besar. Di akhir 2023 ini dilakukan penebalan untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Bojonegoro.
Yakni, dengan menambah sekitar 9.400 keluarga miskin dalam bentuk bansos. “Penambahan Rp 300 ribu setiap bulan. Sudah dilakukan selama dua bulan. Ini akan kami lanjutkan pada 2024,” tuturnya.
Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI tersebut menjelaskan, selain penebalan bansos, adanya penambahan dan penerbitan bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk masyarakat bekerja di sektor tembakau juga dilakukan.
Hal ini selaras dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Kami terpacu untuk mempercepat pencairan BLT DBHCHT di Desember ini. Tentunya dengan sinergi antara dukungan provinsi dan kabupaten,” tambahnya.
Pak Adriyanto menegaskan, tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan adalah terkait data. Dengan data semakin baik, maka target untuk pengentasan kemiskinan juga semakin baik.
Bojonegoro telah memiliki data mandiri masyarakat miskin daerah (Damisda). Sampai saat ini terdapat 54 ribu keluarga miskin sudah terdata dalam damisda.
“Ini yang menjadi bahan dan target kami dalam pemberian penambahan bantuan untuk kelompok-kelompok miskin di tahun-tahun selanjutnya. Termasuk, kemiskinan ekstrem,” tandasnya.
Terkait regulasi, Pj Bupati menilai perlu menjadi perhatian. Terutama dalam pemanfaatan untuk masyarakat miskin terkait mekanisme hibah.
Hibah bansos harus ada dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Saat RKPD sudah selesai, tidak bisa memberikan hibah bansos lagi. Selain itu, dalam peraturan hibah bansos juga tidak bisa diberikan secara terus menerus.
“Menjadi tantangan bagi kami untuk menambah bansos kepada masyarakat di akhir tahun. Padahal upaya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin sifatnya harus dilakukan terus menerus hingga terputus rantai kemiskinannya. Sehingga, regulasi ini perlu menjadi perhatian. Agar bisa memberikan peluang kepada masyarakat,” tuturnya. (ewi/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





