Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Imbau Guru di Blora Hindari Pinjol Ilegal

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
KEUANGAN: Para guru berkumpul dan berswafoto usai mengikuti acara edukasi literasi keuangan oleh OJK di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora pada Selasa lalu (5/12).(IST/RDR.BLORA)
KEUANGAN: Para guru berkumpul dan berswafoto usai mengikuti acara edukasi literasi keuangan oleh OJK di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora pada Selasa lalu (5/12).(IST/RDR.BLORA)

BLORA, Radar Bojonegoro - Tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah, menyebabkan fenomena gadaikan surat keputusan (SK) pegawai dan terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal. Terutama bagi para guru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan dalam angka nasional terdapat 42 persen guru terjerat pinjol ilegal.


Advertisement

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi menjelaskan, masih rendah­nya tingkat literasi keuangan masyarakat menjadi penyebab maraknya pinjol ilegal.

Saat ini, banyak tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal yang langsung muncul di notifikasi handphone masyarakat.

’’Kami mengimbau ma­syarakat agar selalu ingat 2-L, yaitu legal dan logis dengan memastikan status perizinan baik badan hukum dan produk,” ujarnya saat acara Edukasi Keuangan dalam Rangka Memperingati Hari Guru Nasional 2023 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa (5/12).

Advertisement

Frederica mengatakan, lite­rasi keuangan bagi ma­syarakat harus digencarkan, terutama bagi para guru. Supaya memiliki literasi keuangan yang baik.

Ia memaparkan, data guru terjerat pinjol jumlahnya mencapai 42 persen. Jadi, perlu mempunyai pemahaman terkait perbankan.

’’Baik itu asuransi, pinjol legal maupun ilegal, serta berbagai skema penipuan investasi dan keuangan,” jelasnya.

Advertisement

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, edukasi ­keuangan kepada guru perlu digalakkan demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing.

Sebelumnya, telah diusulkan 4.000 formasi Pegawai Pemerintah ­dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

’’Namun, setelah itu, ada fenomena guru menyekolahkan (menggadaikan, Red) SK PPPK baik untuk investasi maupun kebutuhan lain,” jelasnya.

Menurut Bupati, fenomena itu terjadi lantaran adanya kenaikan gaji guru yang sebe­lumnya hanya Rp 1 juta menjadi Rp 3 juta per bulan.

Dengan manajamen keuangan yang baik, guru bisa mengakses pembiayaan dari perbankan menjadi modal produksi.

’’Kenaikan gaji guru seharusnya diikuti dengan kesadaran investasi masa depan yang bermanfaat,” katanya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Blora Sintong Joko Kusworo mengaku belum menemukan laporan anggota guru terjerat pinjol ilegal.

Namun, pihaknya tetap mewanti-wanti para guru agar tidak terjebak utang. ’’Biar pun gaji guru misalkan hanya Rp 500 ribu jangan sampai terje­bak. Manajemen keuangan itu penting,” ­jelas­nya. (luk/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ruang Terbatas, Siswa SDN 4 Sambongrejo Blora Sulit Fokus

Ruang Terbatas, Siswa SDN 4 Sambongrejo Blora Sulit Fokus

Suara guru yang bersahutan dari dua kelas menjadi pemandangan sehari-hari di SDN 4 Sambongrejo, Kecamatan Sambong.

Kekurangan 730 Guru Mengganggu Proses KBM, Disdik Menunggu Solusi dari BKPP

Kekurangan 730 Guru Mengganggu Proses KBM, Disdik Menunggu Solusi dari BKPP

Menjelang peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November mendatang, pendidikan di Kabupaten Bojonegoro masih menyisakan persoalan kekurangan guru.

Guru SLB Hadapi Tantangan Kompleks di Era Teknologi

Guru SLB Hadapi Tantangan Kompleks di Era Teknologi

Tercatat ada 148 guru sekolah luar biasa (SLB) berdasarkan Satu Data Bojonegoro. Guru SLB tersebut menghadapi tantangan kompleks di era teknologi saat ini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer