Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Akses Terhalang Kantor BPN, Enam Warga Mengadu ke PN

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
TINJAU LOKASI : PN Bojonegoro meninjau lokasi enam rumah warga di Kelurahan Kadipaten yang terhalang tembok Kantor BPN Bojonegoro (DHANY ALFIANSYAH/RADAR BOJONEGORO)
TINJAU LOKASI : PN Bojonegoro meninjau lokasi enam rumah warga di Kelurahan Kadipaten yang terhalang tembok Kantor BPN Bojonegoro (DHANY ALFIANSYAH/RADAR BOJONEGORO)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Enam warga Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kota datang ke Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro. Mereka mengadu karena kehilangan akses jalan ke rumah mereka akibat terhalang tembok kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebelumnya mereka sudah pernah melakukan mediasi dengan BPN. Namun, tidak ada titik temu.


Advertisement

Jumlah lalu (1/12) PN Bojonegoro melakukan pemeriksaan di lokasi yang dihadiri kedua pihak. Akses jalan menuju ke Jalan Teuku Umar itu saat ini sudah terhalang tembok gedung kantor BPN.  Warga terpaksa menggunakan lahan milik gereja sebagai akses jalan.  

Penasehat Hukum Pengugat, Eddy Kiswanto menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan gugatan yang diterima pada 10 Agustus 2023. Ada 11 poin isi materi gugatan. Salah satunya adanya tanda bukti hak tanah tanggal 10 Desember 1964 terbit sertifikat No. 045 Luas 705 m2 atas nama SOEMARNO Bin SOETOMIDJOJO. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur di Surabaya tanggal 29 April 1961 No I/Agr/7/HM/Bdj/61.

Dalam sertifikat tersebut, merujuk kepemilikan akses jalan menuju Jalan Teuku Umar, sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 045 Desa/Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro.

Advertisement

‘’Majelis melakukan pengecekan langsung ke lokasi perkara dan menemukan bahwa akses jalan yang kami tuntut sudah menjadi bentuk bangunan, hal itu semoga bisa menjadi pertimbangan majelis,”ungkapnya.

Meski tergugat juga menyatakan punya alat bukti sertifikat, pihaknya menganggap hal itu wajar. Sebab sertifikat yang ditunjukkan adalah sertifikat yang diterbitkan tahun 1981. ‘’Artinya sertifikat itu terbitnya setelah sertifikat kami yang lebih dulu pada tahun 1961,” tandasnya.

Sementara, Kepala BPN Bojonegoro Andreas Rochyadi menyampaikan, pihaknya masih menghormati proses hukum yang berjalan, dan saat ini sudah ditangani majelis hakim PN Bojonegoro. ‘’Sudah ada hakimnya ya kita hormati proses yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Advertisement

Sidang lanjutan akan diagendakan pada Selasa depan (12/12). (dan/zim)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Penerima Bansos Ditangguhkan Terbanyak di Randublatung

Penerima Bansos Ditangguhkan Terbanyak di Randublatung

Kecamatan Randublatung mencatat 803 jumlah penerima bantuan sosial (bansos) yang terdampak penangguhan karena terindikasi transaksi judi online (judol).

2.788 Warga Bojonegoro Stres, 270 ODGJ Sembuh, Dinkes Siapkan Rumah Sakit Khusus di Kalitidu

2.788 Warga Bojonegoro Stres, 270 ODGJ Sembuh, Dinkes Siapkan Rumah Sakit Khusus di Kalitidu

Kepala Dinkes Bojonegoro Ninik Susmiati memaparkan, terdata sebanyak 2.788 ODGJ. 18 jiwa di antaranya dipasung, beragam upaya dalam telah dilakukan untuk menyembuhkan dan merehabilitasi ribuan ODGJ tersebut.

Tiga Warga Ditetapkan Tersangka, Kapolres Blora: "Kami Akan Usut Tuntas"

Tiga Warga Ditetapkan Tersangka, Kapolres Blora: "Kami Akan Usut Tuntas"

Kericuhan saat karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen, berujung pengeroyokan terhadap dua anggota polisi. Tiga warga akhirnya ditetapkan ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer