Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Bojonegoro Gelar Rapat Paripurna dan Rapat Kerja Komisi Bersama OPD

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯

 

PARIPURNA: Rapat paripurna dihadiri Pj Bupati Adriyanto, Rapat dipimpin Ketua DPRD Abdulloh Umar serta didampingi Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, Sahudi dan Mitro’atin.
PARIPURNA: Rapat paripurna dihadiri Pj Bupati Adriyanto, Rapat dipimpin Ketua DPRD Abdulloh Umar serta didampingi Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, Sahudi dan Mitro’atin.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menggelar rapat paripurna Rabu (8/11). Yakni, Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2024.


Advertisement

Rapat telah kuorum, sebanyak 29 dari total 50 anggota DPRD hadir di Gedung Paripurna DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Abdulloh Umar, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD yakni Sukur Priyanto, Sahudi, dan Mitro’atin.

Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto, jajaran forkopimda yaitu, Kapolres AKBP Rogib Triyanto, Dandim 0813 Letkol Czi Arief Rochman Hakim, Kepala Kejari Muji Martopo, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ahmad Bukhori, Ketua Pengadilan Agama (PA) Karmin, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) juga hadir rapat paripurna tersebut.

Pj Bupati Adriyanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum terkait Raperda APBD 2024. Kritik dan saran merupakan bagian dinamika demokrasi.

Advertisement

‘’Utamanya tentu penyusunan Raperda APBD 2024 berorientasi pada percepatan dan pemerataan pembangunan di Bojonegoro,” tutur Bupati.

Sebagaimana estimasi pendapatan pada rancangan APBD 2024 sebesar Rp 4,51 triliun. Lalu, belanja sebesar Rp 7,5 triliun. Sehingga, defisit sebesar Rp 2,9 triliun akan ditutup pembiayaan neto.

Berdasar saran, dari sisi pendapatan memang tantangan Bojonegoro perlu senantiasa menggali potensi kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, penguatan koordinasi dan sinergisitas antar OPD. Serta, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). ‘’Digitalisasi pun dioptimalkan guna minimalisasi kebocoran,” ungkapnya.

Advertisement

Lalu, dari sisi belanja, Pemkab menyusun sesuai skala prioritas yaitu, kebutuhan pelayanan dasar publik. Harapannya, mampu menurunkan angka stunting dan kemiskinan. ‘’Juga menekan inflasi daerah, pembangunan gender, dan  perlindungan anak,” bebernya.

Usai rapat paripurna, digelar Rapat Kerja Komisi A, B, C, dan D bersama OPD terkait. Rapat kerja tersebut membahas lebih rinci terkait Raperda APBD 2024. (*/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, 120 Anggota Usulkan Pemakzulan Wapres Gibran

DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, 120 Anggota Usulkan Pemakzulan Wapres Gibran

Salah satu agenda yang menjadi sorotan publik adalah pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Bojonegoro Sudiyono menjelaskan, ada empat klausul yang dibahas dalam raperda tersebut. Pertama perihal masa jabatan kades menjadi delapan tahun. Serta, kades menjabat dua periode sebelum Undang-Undang (

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer