Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Puluhan KTH Blora Masih Belum Dapat SK

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
PETANI: Puluhan petani hutan melakukan musyawarah dan FGD perhutanan sosial di Pendapa Samin Klopoduwur. (IST/RDR.BJN)
PETANI: Puluhan petani hutan melakukan musyawarah dan FGD perhutanan sosial di Pendapa Samin Klopoduwur. (IST/RDR.BJN)

 


Advertisement

BLORA, Radar Bojonegoro - Puluhan Kelompok Tani Hutan (KTH) masih belum mendapatkan SK definitif pengelolaan hutan sosial. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang melakukan fasilitasi dan validasi persetujuan perhutanan sosial (PS) pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang masih dalam kategori indikatif.

Koordinator pendamping KTH Blora Mul Giyanto meminta kepada pihak KLHK segera melakukan fasilitasi dan validasi lahan agar petani segera mendapat SK definitif. Tercatat dalam KTH dampingannya sekitar 20.000 lebih pesanggem.

‘’Kami berharap agar segera menetapkan KHDPK PS di areal yang telah diusulkan,” ujarnya pada Jumat lalu (27/10).

Advertisement

Ia mengungkapkan, jumlah KTH yang didampingi terdapat 57 kelompok. Dua di antaranya tercatat sudah mendapat SK dari Presiden saat di Jakarta. Dan, telah memeroleh SK definitif dengan pengelolaan selama 35 tahun.

‘’Namun yang lain kan belum disetujui, semoga dapat hak kelola 35 tahun juga,” ucapnya.

Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan (BPSKL) Wilayah Jawa Nur Faizin mengaku telah mengumpulkan 22 KTH di Kabupaten Blora pada minggu lalu. Terkait fasilitasi, validasi, dan pengecekan lapangan. Hal itu dilakukan menindaklanjuti SK Menteri LHK nomor 185 dan 192.

Advertisement

‘’Harapannya dalam waktu yang tidak lama masyarakat akan mendapat akses kelola perhutanan sosial,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah memberikan surat keputusan (SK) perhutanan sosial melalui skema KHDPK saat kunjungan kerjanya di Desa Gabusan, Kecamatan Jati pada 10 Maret lalu. Namun, SK tersebut masih indikatif belum definitif. SK yang belum definitif tersebut dengan nomor SK.185/MENLHK/SETJEN PSL0/3/2023 dan SK.192/MENLHK/PSKL PSL.0/3/2023.

‘’Setelah ini (pendataan selesai) akan disampaikan hasilnya ke pusat. Nanti pusat yang punya kewenangan untuk melakukan persetujuan,” katanya. (luk/bgs)

Advertisement
Editor : Hakam Alghivari
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Polres Blora Raih Inspiring Food Security Pioneers, Ikut Kawal Ketahanan Pangan

Polres Blora Raih Inspiring Food Security Pioneers, Ikut Kawal Ketahanan Pangan

Pengabdian polisi tidak hanya diukur dari keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban. Di Blora, jajaran Polres Blora ikut turun dalam urusan pangan. Mulai mendorong produksi jagung, menggandeng kelompok tani, hingga menjaga kawasan hutan.

Mbah Dampit, Penggerak Penghijauan di Gunung Pandan: Tanam Kelapa dan Pinang di Jalan Pendakian

Mbah Dampit, Penggerak Penghijauan di Gunung Pandan: Tanam Kelapa dan Pinang di Jalan Pendakian

Salah satu sesepuh Desa Klino, Kecamatan Sekar Mbah Dampit menjadi penggerak penghijauan di Gunung Pandan. Di usianya 87 tahun ini, mengajak para warga dan pemuda sekitar untuk menanam pohon kelapa dan pinang.

Opini: Peran Generasi Muda dalam Konservasi Hutan

Opini: Peran Generasi Muda dalam Konservasi Hutan

Hutan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia dan keberlangsungan lingkungan. Selain menjadi habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa, hutan berperan dalam menyerap karbon, menjaga tata air.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer