
BLORA, Radar Bojonegoro - Puluhan Kelompok Tani Hutan (KTH) masih belum mendapatkan SK definitif pengelolaan hutan sosial. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang melakukan fasilitasi dan validasi persetujuan perhutanan sosial (PS) pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang masih dalam kategori indikatif.
Koordinator pendamping KTH Blora Mul Giyanto meminta kepada pihak KLHK segera melakukan fasilitasi dan validasi lahan agar petani segera mendapat SK definitif. Tercatat dalam KTH dampingannya sekitar 20.000 lebih pesanggem.
‘’Kami berharap agar segera menetapkan KHDPK PS di areal yang telah diusulkan,” ujarnya pada Jumat lalu (27/10).
Ia mengungkapkan, jumlah KTH yang didampingi terdapat 57 kelompok. Dua di antaranya tercatat sudah mendapat SK dari Presiden saat di Jakarta. Dan, telah memeroleh SK definitif dengan pengelolaan selama 35 tahun.
‘’Namun yang lain kan belum disetujui, semoga dapat hak kelola 35 tahun juga,” ucapnya.
Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan (BPSKL) Wilayah Jawa Nur Faizin mengaku telah mengumpulkan 22 KTH di Kabupaten Blora pada minggu lalu. Terkait fasilitasi, validasi, dan pengecekan lapangan. Hal itu dilakukan menindaklanjuti SK Menteri LHK nomor 185 dan 192.
‘’Harapannya dalam waktu yang tidak lama masyarakat akan mendapat akses kelola perhutanan sosial,” ujarnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo telah memberikan surat keputusan (SK) perhutanan sosial melalui skema KHDPK saat kunjungan kerjanya di Desa Gabusan, Kecamatan Jati pada 10 Maret lalu. Namun, SK tersebut masih indikatif belum definitif. SK yang belum definitif tersebut dengan nomor SK.185/MENLHK/SETJEN PSL0/3/2023 dan SK.192/MENLHK/PSKL PSL.0/3/2023.
‘’Setelah ini (pendataan selesai) akan disampaikan hasilnya ke pusat. Nanti pusat yang punya kewenangan untuk melakukan persetujuan,” katanya. (luk/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





