
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) khususnya kategori prioritas 4 (P4) menuntut aturan khusus. Meminta disamakan dengan pelamar lulusan pendidikan profesi guru (PPG), yang mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2023 di Bojonegoro.
‘’Jika PPG prajabatan bisa lolos administrasi dan mendapatkan afirmasi 100 persen, kami juga meminta afirmasi khusus putra daerah agar bisa bersaing secara adil,” ungkap Lely Setyorini, guru honorer P4 asal Desa Kunci, Kecamatan Dander.
Menurut dia, telah menyampaikan beberapa usulan ke DPRD, terkait guru honorer P4 khusus berasal dari Bojonegoro untuk diprioritaskan.
Namun, lulusan PPG yang melamar PPPK menyampaikan bahwa mendaftarnya lulusan PPG menjadi hak sebagai WNI, dan selama tidak melanggar aturan. Terlebih bagi pelamar yang sudah lulus dan memenuhi persyaratan.
‘’Posisi kami sudah lulus karena sudah ada bukti SK kelulusan, meski dalam data PDDIKTI belum diubah,” beber Putra, salah satu lulusan PPG asal Kecamatan Kota.
Selain itu, guru lulusan PPG memang tidak dibatasi domisili. Terlebih, dengan banyaknya kuota PPPK di Bojonegoro, membuat lulusan PPG di berbagai daerah akhirnya melamar di Bojonegoro.
Menurutnya, kalau memang harus dibatasi, lebih baik membatasi pelamar dari luar daerah dibanding pelamar PPG yang juga berasal dari Bojonegoro. ‘’Dan banyak juga lulusan PPG yang memang sudah mengajar,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan mengatakan, persyaratan dan teknis PPPK sudah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), ‘’Bukan merupakan ranah pemerintah daerah,” jelasnya.
Berdasakan data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini, formasi guru mencapai 1.894, atau 65 persen dari keseluruhan PPPK yakni 2.844. (dan/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





