
BLORA, Radar Bojonegoro - Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) Cepu belum mengakomodasi gagasan Cepu Raya. Padahal pemanfaatan ruang harus disesuaikan dengan RDTR. Jika tidak diakomodasi sejak awal, maka harus menunggu revisi RDTR lima tahun sekali.
Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora Banar Suharjianto mengatakan, penyusunan RDTR Cepu masih berlangsung di kementerian. Pihaknya mengaku bakal diundang untuk asistensi dokumen RDTR yang sebelumnya telah dikirim.
‘’Besok Rabu (18/10) kami ke Jakarta, asistensi RDTR Blora Cepu lagi,” terangnya kemarin (16/10).
Banar menerangkan, terkait gagasan Cepu Raya yang sedang dikembangkan belum dimasukkan ke dalam penyusunan RDTR yang diajukan. Sebab, Cepu Raya muncul setelah RDTR Cepu disusun. Sehingga, belum masuk ke rancangan peraturan kepala daerah (raperda). ‘’Akan coba saya komunikasikan ke Bappeda,” katanya.
Banar memaparkan, RDTR Cepu jadi acuan perizinan dan semua kegiatan pemanfaatan ruang yang ada di wilayah Cepu harus mengacu pada RDTR. Kalau tidak diakomodasi sejak awal, maka harus menunggu revisi RDTR dulu. ‘’Kalau tidak diakomodasi sejak awal harus direvisi, revisinya lima tahun sekali,” paparnya.
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, gagasan Cepu Raya nantinya menyinggu terkait RDTR Cepu. Namun, cakupan secara lebih luas nanti bayangannya akan dipayungi intruksi presiden (Inpres). ‘’Yang itu nanti akan mengatur semuanya, sarana, dan macam-macamnya,” katanya.
Diketahui sebelumnya, penyusunan RDTR Cepu pada saat sosialisasi dengan stakeholder dan masyarakat di pendapa kecamatan tahun lalu. Kawasan Cepu jadi pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sedangkan, RDTR Kecamatan Blora sebagai pusat kegiatan lokal (PKL).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





