
‘’Hari ini (kemarin, red) mulai persiapan menjaring desa belum pernah mendapat kuotanya,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro Andreas Rochyadi Kamis (12/10).
Andreas menuturkan, penjaringan beberapa desa tersebut sebagai langkah awal untuk mendahului start agar lebih siap. Desa bisa mempersiapkan syarat sedini mungkin dengan batas waktu pemenuhannya 17 November mendatang.
Seperti pemasangan patok batas antarlahan. Untuk desa berbatas hutan diimbau lebih hati-hati karena bersinggungan dengan lahan perusahaan umum (perum) perhutani.
‘’Untuk desa penerima kuota tahun depan belum bisa dipastikan. Karena masih penjaringan,” tuturnya. Terjadi pengurangan kuota tahun depan menjadi 25 ribu bidang atau seluas 11,9 ribu hektare. Padahal, tahun ini mendapat alokasi kuota sebanyak 36 ribu bidang dan penambahan sejumlah 4.000 bidang.
‘’Karena berkurangnya kemampuan negara,” ujarnya. Menurut dia, pemkab mampu membantu menyelesaikan permasalahn sertifikasi tanah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena lahan belum bersertifikat dinilai semakin berkurang. Yakni sekitar 79 ribu bidang dari estimasi total 771,2 bidang.
‘’Bisa dikatakan kurang sedikit lahan belum bersertifikat. Seharusnya pemkab mampu membantu dengan APBD besarnya,” ujarnya.
Daripada dihibahkan ke kabupaten lain lebih baik digunakan menyelesaikan permasalahan di kabupaten sendiri. (yna/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





