
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pengerjaan alat berat program agroforestri tebu mandiri (ATM) di Kecamatan Margomulyo mulai diberhentikan.
Sebab petani penggarap lahan hutan atau pesanggem menolak program tersebut. ‘’Seluruh masyarakat menolak adanya program ATM,’’ ujar Kepala Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo Kasmani kemarin (10/10).
Dia menegaskan, sebelum adanya program ATM perusahaan umum (perum) perhutani dan pemerintah harus mengevaluasi tanaman tebu yang telah di tanam 2021. Lahan hutan bidang pertanian harus dikelola masyarakat sepenuhnya.
‘’Alat berat untuk mengerjakan program ATM juga harus diberhentikan. Baik alat berat di kawasan hutan RKPH Biren dan Kaligede. Karena warga sepakat menolak programnya,” ujarnya.
Dia menuturkan, penolakan program ATM tidak ada kaitannya dengan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK). Namun sesuai peraturuan, bumi dan isinya merupakan milik negara tapi masyarakat berhak mengelola untuk kesejahteraannya. ‘’Meski milik negara namun, di pasal lain kan diseburkan untuk kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
Kelompok Tani Hutan (KTH) Lestari Mulyo Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo Sutarto mengatakan, pesanggem menolak adanya program ATM karena lahan garapannya semakin berkurang. Terlebih ketika dikurangi lahan untuk program ATM. ‘’Semakin berkurang lahan bercocok tanam maka, pendapatan kami oromatis semakin berkurang juga,” ujarnya.
Dia menuturkan, karena warga menolak akhirnya dua alat berat untuk menyiapkan lahan tanam tebu mulai diberhentikan. Satu telah diangkut dan lainnya menunggu kendaraan pengangkut. ‘’Keputusan selanjutnya akan diberhentikan total, berhenti sementara, atau dilanjutkan menunggu surat balasan dari perum perhutani,” tambahnya. (yna/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





