Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Bojonegoro Gelar Rapat Paripurna

E
PROPEMPERDA: Ketua DPRD Abdulloh bersama dengan Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, Sahudi, Mitro’atin, serta Sekda Nurul Azizah menandatangani nota kesepakatan terkait perubahan Propemperda 2023.
PROPEMPERDA: Ketua DPRD Abdulloh bersama dengan Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, Sahudi, Mitro’atin, serta Sekda Nurul Azizah menandatangani nota kesepakatan terkait perubahan Propemperda 2023.

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menggelar rapat paripurna kemarin (9/10). Yakni, rapat paripurna penetapan perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2023. Rapat telah kuorum, sebanyak 34 dari total 50 anggota DPRD hadir di Gedung Paripurna DPRD.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Abdulloh Umar, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD yakni Sukur Priyanto, Sahudi, dan Mitro’atin. Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Nurul Azizah, jajaran forkopimda, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro juga hadir rapat paripurna tersebut.

Ketua DPRD Abdulloh Umar membacakan surat masuk dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor 100.3.1/38225/013/2023 tanggal 9 Oktober 2023. Perihal penyampaian hasil konsultasi terkait perubahan propemperda Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2023.

Advertisement

‘’Meliputi, tiga tambahan rancangan peraturan daerah (raperda). Di antaranya, raperda tentang pajak dan retribusi daerah, raperda tentang bangunan gedung, dan raperda tentang penanaman modal,” ucapnya.

Selanjutnya, Umar meminta persetujuan seluruh peserta rapat paripurna. Dan, semua peserta menyatakan setuju. Lalu, penandatanganan nota kesepatakan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dengan DPRD Bojonegoro tentang perubahan propemperda 2023.

Sementara itu, berdasar perubahan propemperda 2023 tersebut diketahui jumlah raperda sebanyak sebelas. Di antaranya raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin, raperda kawasan tanpa rokok, dan raperda perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat pekerja rentan, raperda perubahan nomor 5 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.

Advertisement

Serta, raperda bangunan gedung, raperda pajak dan retribusi daerah, raperda penanaman modal, raperda penyelenggaraan kearsipan, raperda pertanggungjawaban APBD 2022, raperda perubahan APBD 2023, dan raperda APBD 2024. (*/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD  Bojonegoro Usulkan Tiga Rapeda Inisiatif

DPRD Bojonegoro Usulkan Tiga Rapeda Inisiatif

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menyepakati 13 program pembentukan peraturan daerah (propemperda) untuk tahun depan.

DPRD Bojonegoro Belum Bahas Raperda Dana Abadi Lingkungan

DPRD Bojonegoro Belum Bahas Raperda Dana Abadi Lingkungan

Lima di antaranya dibahas dalam masa sidang I. Namun, satu raperda disebut kemungkinan besar tidak akan dibahas, yakni raperda tentang dana abadi daerah bidang lingkungan.

DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, 120 Anggota Usulkan Pemakzulan Wapres Gibran

DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini, 120 Anggota Usulkan Pemakzulan Wapres Gibran

Salah satu agenda yang menjadi sorotan publik adalah pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer